close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

27.6 C
Jakarta
Sabtu, Januari 25, 2025

Sidang DPRD Depok Soroti Polemik Paket Menu Stunting

spot_img

Depok | VoA – Pemberian paket menu stunting berupa nasi dan kuah sup yang dilengkapi dengan logo Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok menciptakan polemik serius di Ruang Rapat Paripurna DPRD Depok dalam Sidang III Tahun 2023, Senin (13/11/2023).

Dalam sidang rapat paripurna tersebut, politisi Fraksi Gerindra, Hamzah mengkritisi paket menu yang hanya terdiri dari nasi putih, kuah sup, dan dua buah tahu, yang dianggapnya tidak memenuhi standar gizi yang diperlukan untuk program penanggulangan stunting.

Menurutnya, anggaran yang signifikan seharusnya memberikan menu yang lebih bervariasi dan bergizi, mengingat anggaran yang dikeluarkan sudah cukup besar, tapi menu yang disajikan terlalu sederhana.

Baca juga:  Sekjen DPP MPG Sebut Aminudin Ma'ruf Layak Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan anggaran sebesar Rp.18 ribu per pax yang dialokasikan untuk program pemberian makan stunting, dan penanganan nya oleh kader PKK secara mandiri.

“Pertanyaannya, siapa pihak ketiga yang menyediakan makanan untuk stunting?,” ucap Hamzah.

“Ini berpotensi merugikan keuangan negara,” tambahnya.

Menariknya, perhatian juga tertuju pada pemasangan foto pimpinan daerah di paket menu stunting, yang akhirnya disepakati untuk dihapuskan. “Tadi di paripurna, Wakil Wali Kota juga sudah sepakat dengan usulan dewan untuk tidak memakai foto Wali Kota dan Wakil,” ujar Hamzah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok, Mary Liziawati, mengungkapkan bahwa nilai anggaran menu paket stunting bervariasi di setiap Puskesmas. “Terkait nilai anggaran menu paket stunting ada di masing-masing Puskesmas,” ujar Mary, Selasa (14/11/2023).

Baca juga:  Reses di Sukamaju, H. Hamzah Salurkan Bantuan untuk Posyandu dan Dorong Peningkatan PAD Depok

Dia juga menjelaskan bahwa temuan paket menu stunting yang berisi hanya nasi dan kuah sup di wilayah Tapos disebabkan oleh kekeliruan dan miskomunikasi di hari pertama pelaksanaan program.

“Ada miskomunikasi di hari pertama Sehingga menu tidak sesuai. Antara puskesmas dengan penyedia mestinya menunya 6 hari/pekan (Kudapan) atau yang bukan merupakan menu makan utama dan memenuhi kecukupan kebutuhan harian,” jelasnya.

Baca juga:  Resmi Pensiun, Berapa Tunjangan Yang Diterima Jokowi

Untuk diketahui, Program Menu Tambahan (PMT) Pangan Lokal di Kota Depok memiliki tujuan meningkatkan status gizi balita melalui pemberian makanan tambahan sesuai standar yang ditetapkan. PMT Lokal di berikan selama 28 hari, dari mulai pelaksanaan pada tanggal 10 November hingga 8 Desember 2023 yang terdiri dari makanan yang bukan merupakan menu utama/kudapan (6 hari/pekan) dan makanan lengkap yang di berikan satu hari perpekan.

Sasaran nya yakni di fokuskan pada balita gizi kurang (6-59 bulan), balita berat badan kurang dan sangat kurang, balita gizi kurang yang juga mengalami stunting serta balita dengan berat badan tidak naik. (ED)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

PT. ABINDO Luncurkan Almaz Fried Chicken dengan Misi Sosial dan Ekonomi

Pemalang | VoA - Pada tanggal 14 Juni 2024, PT. ABINDO tidak hanya meluncurkan satu brand baru, tetapi juga membuka peluang baru dan memberikan...

Dampak Kekecewaan Konsumen Terhadap Pembangunan Perumahan PT Rumahku Surgaku Berbuntut Gugatan ke Pengadilan

Tangerang | VoA - Pembangunan perumahan yang dipasarkan oleh PT Rumahku Surgaku melalui PT Fidemarko Maruchi Perkasa menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan konsumen. Ketidakpuasan...

Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...

Nama Budi Leksono Masuk dalam Hasil Pemilu 2024 DPRD Surabaya Dapil 1-5, “Berikut Nama 50 Caleg yang Lolos

Surabaya | VoA- Di DPRD Surabaya Dapil 1, politisi senior PDI Perjuangan Surabaya, Budi Leksono kembali terpilih. Di dapil ini, ia didampingi Tri Didik Adiono atau yang akrab...

Seduluran Abdi Dalem Eyang Joko Dolog serta KPJ dan Warga RW 02 Kompak Bagi Takjil On the Road

Surabaya | VoA - Moment Ramadan tahunan ini selalu dimanfaatkan Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) kota Surabaya untuk berbagi takjil dan buka bersama baik On the...
Berita terbaru
Berita Terkait