close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

31.2 C
Jakarta
Kamis, Juli 11, 2024

Politisi Gerindra Sebut Penanganan Stunting di Depok Bernuansa Politis

spot_img

Depok | VoA – Kota Depok kini tengah dirundung polemik terkait penggunaan dana penanganan stunting senilai Rp 4,9 miliar yang bersumber dari APBN. Polemik tersebut hingga berujung kepada pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok dalam rapat kerja Komisi D di ruang Sidang Paripurna Dewan, Jumat (17/11/2023).

Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah penggunaan stiker bergambar pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada ribuan paket menu PMT Balita yang disebarkan di 11 wilayah Kecamatan. Indikasi-inidikasi politis mulai terlihat, menarik perhatian para anggota Komisi D DPRD Depok.

Baca juga:  HBS Ajak Stakeholder 'Ngopi' Bahas Kemajuan Pendidikan Islam

Anggota Komisi D, Mohammad HB, menyoroti program penanggulangan stunting yang dianggap penuh nuansa politis. Dia mencermati pemasangan stiker bergambar pasangan Wali Kota pada paket menu PMT Balita, menyatakan bahwa dalam nomenklaturnya seharusnya tidak ada tempat untuk stiker semacam itu.

“Dalam nomenklaturnya tidak ada untuk stiker atau topless. Apalagi stiker bergambar pasangan Wali Kota,” ujar HB, Sabtu (18/11/ 2023)

Lebih lanjut, Mohammad HB tidak memahami kesesuaian penggunaan stiker bergambar pasangan Wali Kota dengan program yang dibiayai oleh dana APBN. Menurutnya, hal tersebut tidaklah pas dan seharusnya tidak melibatkan gambar pasangan Wali Kota.

Baca juga:  Depok Membaca, Peran Inovatif Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat

Dalam tanggapannya terhadap penjelasan Kepala Dinkes Depok, Mohammad HB menyatakan bahwa program tersebut bersumber dari dana APBN, bukan APBD. Ia bahkan merespons dengan mengajukan pertanyaan, “Kenapa tidak gambar Jokowi?”

Polemik semakin memanas ketika Mohammad HB mengisyaratkan isyarat politik dalam pemilihan warna tutup topless dan pemberian paket menu PMT yang mengenakan slayer berwarna oranye. Ia menilai ada bagi kewajiban sejumlah kader untuk menggunakan slayer oranye saat membagikan paket menu PMT.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengkritisi adanya indikasi yang berwenang dalam penggunaan dana APBN. Dengan tegas, HB mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis, terutama di tahun politik.

Baca juga:  PPS Kelurahan Utan Panjang Melantik 94 Pantarlih

“Kepada para ASN khususnya di Depok agar tidak berpolitik praktis di momen tahun politik,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, HB menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penggunaan dana APBN untuk penanganan stunting, memastikan agar berjalan sesuai peraturan dan tepat manfaat. Dengan jumlah balita sebagai sasaran penerima Program Makanan Tambahan (PMT) lokal mencapai 9882 anak, HB berharap agar program ini dapat berjalan tanpa muatan politik yang dapat mengganggu efektivitasnya. (mi)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

Seduluran Abdi Dalem Eyang Joko Dolog serta KPJ dan Warga RW 02 Kompak Bagi Takjil On the Road

Surabaya | VoA - Moment Ramadan tahunan ini selalu dimanfaatkan Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) kota Surabaya untuk berbagi takjil dan buka bersama baik On the...

Pengamat Sepak Bola ASEAN Sebut Kritik Towel Salah Alamat

Surabaya | VoA - Pengamat sepak bola Asean Saleh Ismail Mukadar ikut meramaikan laga Timnas Indonesia. Ia mengatakan sebenarnya yang melakukan kritik terhadap Timnas...

Tahanan Kasus Tipu Gelap Polsek Dukuh Pakis Kabur, Empat Polisi Diperiksa Propam Polrestabes Surabaya

Surabaya | VoA - Saat kepolisian sibuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran 2024, seorang tahanan Polsek Dukuh Pakis kabur pada Jumat (12/04/2024)...

Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...

Gerak Cepat, Polsek Cimanggis Buru Pelaku “Penggelapan Sepeda Motor” Dengan Modus Terima Gadai di Media Sosial

Depok | VoA - Ramai status motor digelapkan di Media Sosial Group Facebook "Info Gade motor / mobil Depok, Sawangan dan sekitarnya" korbannya capai...
Berita terbaru
Berita Terkait