Depok | VoA – Kota Depok kini tengah dirundung polemik terkait penggunaan dana penanganan stunting senilai Rp 4,9 miliar yang bersumber dari APBN. Polemik tersebut hingga berujung kepada pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok dalam rapat kerja Komisi D di ruang Sidang Paripurna Dewan, Jumat (17/11/2023).
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah penggunaan stiker bergambar pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada ribuan paket menu PMT Balita yang disebarkan di 11 wilayah Kecamatan. Indikasi-inidikasi politis mulai terlihat, menarik perhatian para anggota Komisi D DPRD Depok.
Anggota Komisi D, Mohammad HB, menyoroti program penanggulangan stunting yang dianggap penuh nuansa politis. Dia mencermati pemasangan stiker bergambar pasangan Wali Kota pada paket menu PMT Balita, menyatakan bahwa dalam nomenklaturnya seharusnya tidak ada tempat untuk stiker semacam itu.
“Dalam nomenklaturnya tidak ada untuk stiker atau topless. Apalagi stiker bergambar pasangan Wali Kota,” ujar HB, Sabtu (18/11/ 2023)
Lebih lanjut, Mohammad HB tidak memahami kesesuaian penggunaan stiker bergambar pasangan Wali Kota dengan program yang dibiayai oleh dana APBN. Menurutnya, hal tersebut tidaklah pas dan seharusnya tidak melibatkan gambar pasangan Wali Kota.
Dalam tanggapannya terhadap penjelasan Kepala Dinkes Depok, Mohammad HB menyatakan bahwa program tersebut bersumber dari dana APBN, bukan APBD. Ia bahkan merespons dengan mengajukan pertanyaan, “Kenapa tidak gambar Jokowi?”
Polemik semakin memanas ketika Mohammad HB mengisyaratkan isyarat politik dalam pemilihan warna tutup topless dan pemberian paket menu PMT yang mengenakan slayer berwarna oranye. Ia menilai ada bagi kewajiban sejumlah kader untuk menggunakan slayer oranye saat membagikan paket menu PMT.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengkritisi adanya indikasi yang berwenang dalam penggunaan dana APBN. Dengan tegas, HB mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis, terutama di tahun politik.
“Kepada para ASN khususnya di Depok agar tidak berpolitik praktis di momen tahun politik,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, HB menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penggunaan dana APBN untuk penanganan stunting, memastikan agar berjalan sesuai peraturan dan tepat manfaat. Dengan jumlah balita sebagai sasaran penerima Program Makanan Tambahan (PMT) lokal mencapai 9882 anak, HB berharap agar program ini dapat berjalan tanpa muatan politik yang dapat mengganggu efektivitasnya. (mi)
