close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

30.1 C
Jakarta
Rabu, Juli 24, 2024

Pemilu Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan, DPRD Kota Depok Setujui APBD 2024

spot_img

Depok | VoA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4,2 Triliun pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Depok pada Rabu, 22 November 2023. Keputusan ini diambil dalam rangka persetujuan terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Depok untuk Tahun Anggaran 2024.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengungkapkan bahwa selama pembahasan APBD oleh DPRD Kota Depok, perlu mempertimbangkan peraturan tahun anggaran 2024.

Walikota Depok, Mohammad Idris

“Selama pembahasan (APBD oleh DPRD) menjadi pertimbangan peraturan tahun anggaran 2024, tahun 2024 ada pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi warga Kota Depok,” ujar Kiai Idris, dikutip pada Senin (04/12/2023)

Baca juga:  Keren! Pokmas Pondokcina Selesaikan Pembangunan RKB Sebelum Batas Waktu

Wali Kota Idris menyoroti pentingnya APBD tahun 2024 terkait dengan Pemilu yang dijadwalkan pada tahun tersebut. Ia menyebut bahwa untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan baik, kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan, disertai dengan alokasi anggaran yang memadai, yang telah diakomodasi dalam Raperda yang baru disetujui.

Menurut Idris, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diatur melalui peraturan daerah. Dokumen ini menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 ini mengikuti Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan (APBD) dan Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 15 tahun 2023.

Baca juga:  Optimisme Yeti Wulandari Tingkatkan Pariwisata dan Prestasi Atlet Kota Depok Melalui Festival Olahraga Perahu Naga

Raperda APBD 2024 akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) sebagai perwakilan Pemerintah Pusat untuk proses evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan prioritas kota dengan prioritas provinsi dan nasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya untuk memastikan bahwa Raperda yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya

Baca juga:  Gatensi Sultra Sukses Gelar Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi di Muna

Wali Kota Depok juga menegaskan komitmen bersama dalam proses pembangunan Kota Depok, khususnya terkait APBD Kota Depok 2024. Kolaborasi antara DPRD, Badan Anggaran (Banggar), dan Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat mengawasi pembangunan pelayanan publik dengan baik.

“Suatu proses untuk pembangunan tahun 2024 direncanakan dengan baik,” tutupnya. (ed/sr)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

Seduluran Abdi Dalem Eyang Joko Dolog serta KPJ dan Warga RW 02 Kompak Bagi Takjil On the Road

Surabaya | VoA - Moment Ramadan tahunan ini selalu dimanfaatkan Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) kota Surabaya untuk berbagi takjil dan buka bersama baik On the...

Pengamat Sepak Bola ASEAN Sebut Kritik Towel Salah Alamat

Surabaya | VoA - Pengamat sepak bola Asean Saleh Ismail Mukadar ikut meramaikan laga Timnas Indonesia. Ia mengatakan sebenarnya yang melakukan kritik terhadap Timnas...

Tahanan Kasus Tipu Gelap Polsek Dukuh Pakis Kabur, Empat Polisi Diperiksa Propam Polrestabes Surabaya

Surabaya | VoA - Saat kepolisian sibuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran 2024, seorang tahanan Polsek Dukuh Pakis kabur pada Jumat (12/04/2024)...

Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...

Gerak Cepat, Polsek Cimanggis Buru Pelaku “Penggelapan Sepeda Motor” Dengan Modus Terima Gadai di Media Sosial

Depok | VoA - Ramai status motor digelapkan di Media Sosial Group Facebook "Info Gade motor / mobil Depok, Sawangan dan sekitarnya" korbannya capai...
Berita terbaru
Berita Terkait