27.4 C
Indonesia
Ming, 25 Februari 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

27.4 C
Indonesia
Minggu, 25 Februari 2024 | 15:30:13 WIB

    Pemilu Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan, DPRD Kota Depok Setujui APBD 2024

    spot_img

    Depok | VoA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4,2 Triliun pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Depok pada Rabu, 22 November 2023. Keputusan ini diambil dalam rangka persetujuan terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Depok untuk Tahun Anggaran 2024.

    Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengungkapkan bahwa selama pembahasan APBD oleh DPRD Kota Depok, perlu mempertimbangkan peraturan tahun anggaran 2024.

    Walikota Depok, Mohammad Idris

    “Selama pembahasan (APBD oleh DPRD) menjadi pertimbangan peraturan tahun anggaran 2024, tahun 2024 ada pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi warga Kota Depok,” ujar Kiai Idris, dikutip pada Senin (04/12/2023)

    Baca juga:  Rienova Serry Donie, Fokus Menyelesaikan Permasalahan Banjir di Reses Kelurahan Cilodong

    Wali Kota Idris menyoroti pentingnya APBD tahun 2024 terkait dengan Pemilu yang dijadwalkan pada tahun tersebut. Ia menyebut bahwa untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan baik, kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan, disertai dengan alokasi anggaran yang memadai, yang telah diakomodasi dalam Raperda yang baru disetujui.

    Menurut Idris, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diatur melalui peraturan daerah. Dokumen ini menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 ini mengikuti Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan (APBD) dan Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 15 tahun 2023.

    Baca juga:  Respons Positif Bupati Pemalang Terhadap Kesehatan dan Kebersihan Masyarakat

    Raperda APBD 2024 akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) sebagai perwakilan Pemerintah Pusat untuk proses evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan prioritas kota dengan prioritas provinsi dan nasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Tentunya untuk memastikan bahwa Raperda yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya

    Baca juga:  Pengawasan Ketenagakerjaan Menuju Indonesia Maju: "Inovasi, Perlindungan, dan Soliditas"

    Wali Kota Depok juga menegaskan komitmen bersama dalam proses pembangunan Kota Depok, khususnya terkait APBD Kota Depok 2024. Kolaborasi antara DPRD, Badan Anggaran (Banggar), dan Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat mengawasi pembangunan pelayanan publik dengan baik.

    “Suatu proses untuk pembangunan tahun 2024 direncanakan dengan baik,” tutupnya. (ed/sr)

    spot_img

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Berita Terpopuler

    eSIM XL Tidak Ada Layanan, Solusi Mengatasinya

    Di era digital ini, kemajuan teknologi semakin memudahkan kita dalam berkomunikasi dan berselancar di dunia maya. Salah satu perkembangan terbaru adalah penggunaan eSIM, yang...

    Korban Penganiayaan di Depok, Gegara Menegur Buang Sampah di Bantaran Kali “Lapor Polisi”

    Depok | VoA - Pengusaha konveksi berinisial JN dilaporkan ke Polisi oleh Solihin (60) terkait penganiayaan yang dilakukan oleh JN, gegara JN tidak terima...

    Update Kondisi Solihin Korban Penganiayaan Joni Pengusaha Konveksi di Depok Memperihatinkan

    Depok | VoA - Setelah mendapatkan perawatan di rumah, kondisi Solihin korban penganiayaan pengusaha konveksi (Joni) semakin memburuk. "Pelaku memukuli korban secara terus-menerus ke arah...

    Menduga Kecurangan Rekapitulasi” Ning Lia Minta KPU Hapus Suara Siluman DPD RI di Sirekap Jatim

    Surabaya | VoA - Dugaan kecurangan sistemik dari Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) KPU sebabkan jumlah pemilih di satu TPS tertulis lebih dari ratusan pemilih....

    Ketum FGSNI dan Aksi Demo Memperjuangkan Anggaran Inpassing Tahun 2023

    Jakarta | VoA - Pada tanggal 13 Februari 2023, suasana gedung FGSNI dipenuhi semangat perjuangan. Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, bersama Kasubdit GTK RI,...

    Dampak Kekecewaan Konsumen Terhadap Pembangunan Perumahan PT Rumahku Surgaku Berbuntut Gugatan ke Pengadilan

    Tangerang | VoA - Pembangunan perumahan yang dipasarkan oleh PT Rumahku Surgaku melalui PT Fidemarko Maruchi Perkasa menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan konsumen. Ketidakpuasan...
    Berita terbaru
    Berita Terkait