27.4 C
Indonesia
Ming, 25 Februari 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

27.4 C
Indonesia
Minggu, 25 Februari 2024 | 15:06:02 WIB

    Proyek Pemagaran Kantor Desa Sidoko Kecamatan Gunung Kaler Diduga Abaikan KIP

    spot_img

    Tangerang | VoA – Proyek Pemagaran Kantor Desa Sidoko menjadi sorotan media karena diduga melanggar aspek Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketidakberadaan Papan Informasi Proyek (PIP), yang seharusnya menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang KIP Nomor 14 Tahun 2008, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan Nomor 70 Tahun 2012.

    Menurut regulasi tersebut, setiap proyek pembangunan fisik yang didanai oleh negara harus menyertakan PIP yang berisi informasi penting seperti jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, nilai kontrak, dan jangka waktu pelaksanaan. Namun, dalam proyek ini, ketidakberadaan PIP menjadi sorotan utama.

    Baca juga:  Longsor di Kali Ciledug, Respons Kilat Satgas DPUPR Kota Depok

    Saat diwawancarai, seorang pekerja proyek mengaku tidak mengetahui alasan ketidakberadaan PIP. “Saya tidak tahu, pak. Coba tanyakan langsung kepada Kepala Desa Sidoko,” ujar salah satu tukang yang enggan disebutkan namanya, Minggu (14/01/2024)

    Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Sidoko, H Subarta, melalui WhatsApp menghasilkan jawaban yang mengejutkan. H Subarta mengakui bahwa Pemagaran Kantor Desa Sidoko tidak memasang PIP karena proyek ini didanai menggunakan dana pinjaman, bukan dari anggaran dana Desa atau pusat.

    Baca juga:  Pergantian Tahun Baru, YCDS Santuni Anak Yatim dan Dzikir Bersama

    “Memang benar, pemagaran kantor Desa Sidoko tidak ada papan informasi proyek karena bukan dari anggaran dana Desa atau anggaran dari pusat. Itu saya pakai dana hasil dari hutang untuk menalangi biaya pemagaran karena kalau tidak buru-buru dipagari, takutnya ada hal yang tidak diinginkan,” ungkap H Subarta.

    H Subarta menjelaskan bahwa di dalam kantor Desa terdapat banyak aset yang perlu diamankan, dan Pemerintah Desa Sidoko mencari dana talangan untuk memagari kantor Desa guna melindungi aset tersebut. Oleh karena itu, absennya PIP dikarenakan sumber dana yang bukan berasal dari anggaran dana Desa, melainkan dari pinjaman.

    Baca juga:  Maksimalkan Penyerapan Air, DPUPR Kota Depok Normalisasi Tandon di RW 11 Nuansa Asri

    Kondisi ini dianggap aneh karena pemagaran kantor Desa seharusnya menggunakan anggaran yang transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan dana pinjaman, proyek ini mengundang kontroversi terkait manajemen keuangan dan pemenuhan kewajiban publik. Kejelasan seputar proyek ini menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Sidoko. (saepuin)

    spot_img

    1 KOMENTAR

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Berita Terpopuler

    eSIM XL Tidak Ada Layanan, Solusi Mengatasinya

    Di era digital ini, kemajuan teknologi semakin memudahkan kita dalam berkomunikasi dan berselancar di dunia maya. Salah satu perkembangan terbaru adalah penggunaan eSIM, yang...

    Korban Penganiayaan di Depok, Gegara Menegur Buang Sampah di Bantaran Kali “Lapor Polisi”

    Depok | VoA - Pengusaha konveksi berinisial JN dilaporkan ke Polisi oleh Solihin (60) terkait penganiayaan yang dilakukan oleh JN, gegara JN tidak terima...

    Update Kondisi Solihin Korban Penganiayaan Joni Pengusaha Konveksi di Depok Memperihatinkan

    Depok | VoA - Setelah mendapatkan perawatan di rumah, kondisi Solihin korban penganiayaan pengusaha konveksi (Joni) semakin memburuk. "Pelaku memukuli korban secara terus-menerus ke arah...

    Menduga Kecurangan Rekapitulasi” Ning Lia Minta KPU Hapus Suara Siluman DPD RI di Sirekap Jatim

    Surabaya | VoA - Dugaan kecurangan sistemik dari Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) KPU sebabkan jumlah pemilih di satu TPS tertulis lebih dari ratusan pemilih....

    Ketum FGSNI dan Aksi Demo Memperjuangkan Anggaran Inpassing Tahun 2023

    Jakarta | VoA - Pada tanggal 13 Februari 2023, suasana gedung FGSNI dipenuhi semangat perjuangan. Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, bersama Kasubdit GTK RI,...

    Dampak Kekecewaan Konsumen Terhadap Pembangunan Perumahan PT Rumahku Surgaku Berbuntut Gugatan ke Pengadilan

    Tangerang | VoA - Pembangunan perumahan yang dipasarkan oleh PT Rumahku Surgaku melalui PT Fidemarko Maruchi Perkasa menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan konsumen. Ketidakpuasan...
    Berita terbaru
    Berita Terkait