26.4 C
Indonesia
Ming, 21 April 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

26.4 C
Indonesia
Minggu, 21 April 2024 | 8:30:21 WIB

    Proyek Pemagaran Kantor Desa Sidoko Kecamatan Gunung Kaler Diduga Abaikan KIP

    spot_img

    Tangerang | VoA – Proyek Pemagaran Kantor Desa Sidoko menjadi sorotan media karena diduga melanggar aspek Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketidakberadaan Papan Informasi Proyek (PIP), yang seharusnya menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang KIP Nomor 14 Tahun 2008, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan Nomor 70 Tahun 2012.

    Menurut regulasi tersebut, setiap proyek pembangunan fisik yang didanai oleh negara harus menyertakan PIP yang berisi informasi penting seperti jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek, nilai kontrak, dan jangka waktu pelaksanaan. Namun, dalam proyek ini, ketidakberadaan PIP menjadi sorotan utama.

    Baca juga:  Kepala BPN Depok: Acara Halbil Momentum Staf Menjaga Integritas dan Dedikasi

    Saat diwawancarai, seorang pekerja proyek mengaku tidak mengetahui alasan ketidakberadaan PIP. “Saya tidak tahu, pak. Coba tanyakan langsung kepada Kepala Desa Sidoko,” ujar salah satu tukang yang enggan disebutkan namanya, Minggu (14/01/2024)

    Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Sidoko, H Subarta, melalui WhatsApp menghasilkan jawaban yang mengejutkan. H Subarta mengakui bahwa Pemagaran Kantor Desa Sidoko tidak memasang PIP karena proyek ini didanai menggunakan dana pinjaman, bukan dari anggaran dana Desa atau pusat.

    Baca juga:  Pelantikan KPPS Desa Kedung dan Komitmen Menuju Demokrasi Berkualitas

    “Memang benar, pemagaran kantor Desa Sidoko tidak ada papan informasi proyek karena bukan dari anggaran dana Desa atau anggaran dari pusat. Itu saya pakai dana hasil dari hutang untuk menalangi biaya pemagaran karena kalau tidak buru-buru dipagari, takutnya ada hal yang tidak diinginkan,” ungkap H Subarta.

    H Subarta menjelaskan bahwa di dalam kantor Desa terdapat banyak aset yang perlu diamankan, dan Pemerintah Desa Sidoko mencari dana talangan untuk memagari kantor Desa guna melindungi aset tersebut. Oleh karena itu, absennya PIP dikarenakan sumber dana yang bukan berasal dari anggaran dana Desa, melainkan dari pinjaman.

    Baca juga:  Rahmat Kemenangan, Kebersamaan Ramadan 1445 H dengan Tim PKS Tapos

    Kondisi ini dianggap aneh karena pemagaran kantor Desa seharusnya menggunakan anggaran yang transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan dana pinjaman, proyek ini mengundang kontroversi terkait manajemen keuangan dan pemenuhan kewajiban publik. Kejelasan seputar proyek ini menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Sidoko. (saepuin)

    spot_img

    1 KOMENTAR

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Berita Terpopuler

    Seduluran Abdi Dalem Eyang Joko Dolog serta KPJ dan Warga RW 02 Kompak Bagi Takjil On the Road

    Surabaya | VoA - Moment Ramadan tahunan ini selalu dimanfaatkan Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) kota Surabaya untuk berbagi takjil dan buka bersama baik On the...

    Pengamat Sepak Bola ASEAN Sebut Kritik Towel Salah Alamat

    Surabaya | VoA - Pengamat sepak bola Asean Saleh Ismail Mukadar ikut meramaikan laga Timnas Indonesia. Ia mengatakan sebenarnya yang melakukan kritik terhadap Timnas...

    Babak Baru Kriminalisasi Pejuang Buruh Perempuan Jawa Timur

    Surabaya | VoA - Dwi merupakan buruh perempuan yang bekerja di PT. Mentari Nawa Satria atau dikenal Kowloon Palace Surabaya pada bagian staff accounting dengan...

    Kiprah Khofifah di Dunia Politik dari Gus Dur Hingga Jokowi Berikut Keponakannya, Lia Istifhama

    Surabaya | VoA- Jika Anda seorang yang menyukai sejarah, maka wanita ini menjadi salah satu yang patut anda selisik lagi kehebatannya dalam sejarah politik...

    Ketua DPC PDI-Perjuangan Mubar Siap Maju di Pilkada Mubar

    MUBAR| VoA - Meski Pleno KPU Kabupaten Muna Barat belum selesai dilaksanakan tapi sudah bisa dipastikan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

    Korban Penganiayaan di Depok, Gegara Menegur Buang Sampah di Bantaran Kali “Lapor Polisi”

    Depok | VoA - Pengusaha konveksi berinisial JN dilaporkan ke Polisi oleh Solihin (60) terkait penganiayaan yang dilakukan oleh JN, gegara JN tidak terima...
    Berita terbaru
    Berita Terkait