Depok | VoA – Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan komitmennya dalam pembangunan di RW 12 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dalam giat resesnya, Hamzah menyampaikan bahwa ia selalu konsisten dalam mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp. 1 Miliar untuk pembangunan di Kelurahan Tapos.
“Alhamdulillah saya selalu konsisten di Kelurahan Tapos ini tidak pernah kurang dari anggaran sebesar Rp.1 Miliar untuk saya berikan pembangunan kepada Kelurahan Tapos yang sudah berjalan dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024,”ujar Hamzah dalam giat Reses di RW 12 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Minggu (28/01/2024)
“Dan saya berharap semua para tokoh para RT para RW untuk kita bisa berkolaborasi, ya kami ya pemerintah yaitu eksekutif dan legislatif kepingin banget semua wilayah yang ada di Kelurahan Tapos dan Kecamatan Tapos ini menjadi bagus menjadi baik dan masyarakatnya pun juga senang menikmati hasil pembangunan dari pemerintah,” sambungnya.
Namun, dalam reses tersebut, Hamzah juga menyampaikan keprihatinannya terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Tapos yang berada di posisi kedua paling bawah. Ia mencatat bahwa investasi di Kecamatan Tapos sedang berkembang pesat, tetapi penekanan terhadap kemiskinan dan pengangguran masih menjadi isu yang perlu diatasi.
Hamzah menyoroti kurangnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja terhadap investor. Ia mengungkapkan bahwa setiap investor yang masuk ke Kota Depok seharusnya wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mempekerjakan warga setempat. Namun, dalam kenyataannya, pengawasan terhadap hal ini terlihat kurang efektif.
“Dalam pembahasan anggaran 2022 dan 2023, saya bilang ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), karena Tapos ini investasinya lagi melaju pesat. Kalau investasi Tapos melaju pesat Kenapa penekanan kemiskinan naik. Kalau investasi itu besar maka perekonomian masyarakat itu pun harus juga baik, penekanan pengangguran pun juga akan menurun nah ini kayaknya pengawasannya yang kurang,” tandas Hamzah.