close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

30.1 C
Jakarta
Rabu, Juli 24, 2024

Pembina PWRI Soroti Mangkraknya Proyek Hotel Sayaga di Bogor

spot_img

Bogor | VoA – Pembina Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Bogor Raya, H. Rizkan, mengambil peran kritis dalam mengulas proyek pembangunan Hotel Sayaga, yang menjadi sorotan di Kabupaten Bogor. Hotel yang dikelola oleh PT. Sayaga Wisata, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tampaknya menemui kendala serius yang mengancam keberlanjutan proyek tersebut.

Perhatian tertuju pada pernyataan Direktur Utama PT. Sayaga, Supriyadi Jufri, yang menyebutkan bahwa proyek Hotel Sayaga memerlukan tambahan dana sebesar Rp. 15 miliar untuk beroperasi sepenuhnya. Padahal, proyek ini telah menghabiskan dana sekitar Rp. 189 miliar dari berbagai tahap pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga:  Diduga Ingin Kuasai Lahan Sengketa, Oknum Perwira Tinggi TNI Menurunkan Pasukan Elite untuk Latihan di Tanah Milik PT Natura City Gunung Sindur

“Angka 189 M dan 15 M tersebut sangat fantastis jika dijumlahkan menjadi 204 M. Dengan jumlah tersebut, kita bisa membeli dua hotel berbintang di daerah Kuta Bali yang sudah beroperasi, tanpa harus membangun dari awal,” ujar H. Rizkan, Rabu (07/02/2024).

Pendapat tersebut menciptakan keheranan di kalangan masyarakat Bogor, terutama para pembayar pajak yang berharap agar anggaran yang mereka keluarkan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini mendorong spekulasi bahwa pembangunan Hotel Sayaga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Baca juga:  Kepala Desa Cilebut Timur Serobot Tanah Fasum

H. Rizkan juga mengungkapkan keraguan terhadap efektivitas Tim Evaluasi Pembangunan Hotel Sayaga yang akan dibentuk oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bogor. Ia menyoroti fakta bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor akan memimpin tim tersebut, sementara memiliki kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Saham PT. Sayaga.

“Keberlanjutan Hotel Sayaga membutuhkan langkah yang terukur. Pj. Bupati Bogor dan DPRD Bogor harus segera membubarkan Tim Evaluasi yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Bogor, dan membentuk Tim Independen. Auditor profesional dan independen juga diperlukan untuk menyelidiki aset dan nilai pembangunan Hotel Sayaga secara transparan,” ungkapnya.

Baca juga:  Oknum TNI Merobohkan Papan Nama yang Baru Dipasang di Lahan PT Natura City di Gunung Sindur Bogor

H. Rizkan menekankan bahwa pemegang kuasa saham harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran APBD sebesar 189 M dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan hotel tersebut mangkrak. Ia menandaskan perlunya menemukan akar permasalahan sebelum mempertimbangkan kelanjutan proyek Hotel Sayaga.

“Dengan menyelesaikan pokok persoalan dan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab, kita baru dapat mempertimbangkan apakah pembangunan Hotel Sayaga layak diteruskan atau tidak,” pungkas H. Rizkan. (LH)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

Seduluran Abdi Dalem Eyang Joko Dolog serta KPJ dan Warga RW 02 Kompak Bagi Takjil On the Road

Surabaya | VoA - Moment Ramadan tahunan ini selalu dimanfaatkan Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) kota Surabaya untuk berbagi takjil dan buka bersama baik On the...

Pengamat Sepak Bola ASEAN Sebut Kritik Towel Salah Alamat

Surabaya | VoA - Pengamat sepak bola Asean Saleh Ismail Mukadar ikut meramaikan laga Timnas Indonesia. Ia mengatakan sebenarnya yang melakukan kritik terhadap Timnas...

Tahanan Kasus Tipu Gelap Polsek Dukuh Pakis Kabur, Empat Polisi Diperiksa Propam Polrestabes Surabaya

Surabaya | VoA - Saat kepolisian sibuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran 2024, seorang tahanan Polsek Dukuh Pakis kabur pada Jumat (12/04/2024)...

Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...

Gerak Cepat, Polsek Cimanggis Buru Pelaku “Penggelapan Sepeda Motor” Dengan Modus Terima Gadai di Media Sosial

Depok | VoA - Ramai status motor digelapkan di Media Sosial Group Facebook "Info Gade motor / mobil Depok, Sawangan dan sekitarnya" korbannya capai...
Berita terbaru
Berita Terkait