close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

26.7 C
Jakarta
Rabu, Februari 19, 2025

Persiapan Ketat Bawaslu Menghadapi Masa Tenang Pemilu 2024

spot_img

Depok | VoA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersiap menghadapi tugas yang menantang karena mengemban tanggung jawab mengawasi masa tenang menjelang pemilu 2024. Masa tenang, yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari, akan diawasi secara khusus oleh Bawaslu untuk memastikan lingkungan pemilu yang adil dan tidak memihak.

Dedi Muliana, Ketua Pawascam Cilodong, menegaskan larangan kegiatan kampanye pada masa tenang. Ia menyatakan keprihatinannya mengenai maraknya berbagai bentuk kampanye meskipun ada peraturan yang ada. Bahkan, menurut Dedi, kehadiran spanduk dan baliho pada periode tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan masa tenang.

“Tantangan kita adalah memantau realisasi pelaksanaan kampanye pada masa tenang, tiga hari sebelum hari pemungutan suara,” kata Dedi, Jumat (2/9/2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dedi menjelaskan bahwa mereka akan melakukan latihan kesiapan, termasuk mengadakan rapat kewaspadaan dan patroli di berbagai lokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang larangan berkampanye pada masa tenang.

Dalam persiapan pengawasan TPS, kesiapan personel menjadi prioritas. Sejak 21 Januari, 453 pengawas TPS yang ditunjuk secara khusus telah resmi dilantik. Tugas utama mereka adalah memantau kegiatan selama masa tenang. Dedi menekankan pentingnya menjaga kepatuhan ketat terhadap peraturan di masa kritis ini, dan menyoroti kebijakan nol toleransi yang diterapkan dewan.

“Masa kampanye sebelum masa tenang seharusnya memberikan kesempatan kepada peserta pemilu untuk memaksimalkan upayanya. Kami akan mengambil tindakan tegas, tegas sesuai dengan undang-undang,” tegasnya.

Selama tiga hari masa tenang tersebut, Bawaslu berencana melakukan sosialisasi rekomendasi pencabutan perlengkapan kampanye. Seringkali peserta pemilu mengabaikan pemindahan materi kampanye setelah masa kampanye resmi berakhir. Bawaslu bertujuan untuk mengatasi hal ini dengan meningkatkan kesadaran dan memastikan kepatuhan.

Dedi menyimpulkan dengan menekankan dampak buruk politik uang, dengan menyatakan bahwa sanksi pidana, termasuk penjara hingga tiga tahun, dapat dikenakan. Ia menjelaskan bahwa politik uang tidak hanya sekedar transaksi moneter, tetapi juga mencakup berbagai bentuk bujukan.

Ketika Bawaslu bersiap menghadapi tantangan ke depan, komitmen mereka untuk menegakkan integritas proses pemilu tetap teguh, dengan janji untuk menegakkan hukum dengan tegas untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan. (ed)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

PT. ABINDO Luncurkan Almaz Fried Chicken dengan Misi Sosial dan Ekonomi

Pemalang | VoA - Pada tanggal 14 Juni 2024, PT. ABINDO tidak hanya meluncurkan satu brand baru, tetapi juga membuka peluang baru dan memberikan...

Dampak Kekecewaan Konsumen Terhadap Pembangunan Perumahan PT Rumahku Surgaku Berbuntut Gugatan ke Pengadilan

Tangerang | VoA - Pembangunan perumahan yang dipasarkan oleh PT Rumahku Surgaku melalui PT Fidemarko Maruchi Perkasa menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan konsumen. Ketidakpuasan...

Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

Nama Budi Leksono Masuk dalam Hasil Pemilu 2024 DPRD Surabaya Dapil 1-5, “Berikut Nama 50 Caleg yang Lolos

Surabaya | VoA- Di DPRD Surabaya Dapil 1, politisi senior PDI Perjuangan Surabaya, Budi Leksono kembali terpilih. Di dapil ini, ia didampingi Tri Didik Adiono atau yang akrab...

Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...

Wali Murid MAN Sidoarjo Ditarik Rp 12 Juta Sambat Lewat Media Sosial

Surabaya | VoA - Salah satu wali murid MAN  Sidoarjo mengeluhkan tingginya biaya yang ditarik bagi siswa baru. Pada tahun ajaran 2024/ 2025. Sekolah...
Berita terbaru
Berita Terkait