Jakarta | VoA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (DPP LSM PEMUDA), Koswari Hanafi, sekali lagi mempertemukan dirinya dan Tim dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI (Itjen Kemenkeu) untuk mengetahui perkembangan terkait laporan mengenai harta kekayaan seorang pejabat berinisial RM di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat yang diduga tidak wajar.
Dalam pertemuan tersebut, Hanafi menjelaskan bahwa Itjen Kemenkeu RI telah menerima keluhan dari masyarakat yang disampaikan oleh LSM Pemuda dan saat ini sedang dalam tahap penanganan. Itjen Kementerian Keuangan juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat dalam memantau hal tersebut.
“Saat kami bertemu, kami diterima oleh Bapak Hadi Setiawan selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu. Beliau menyampaikan bahwa tidak semua masalah dapat terdeteksi dengan mudah karena ruang lingkup pengawasan Itjen Kementerian Keuangan sangat luas,” kata Koswari Hanafi dalam keterangan yang diterima voa.co.id pada Kamis (28/03/2024).
“Tim dari Itjen Kementerian Keuangan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada kami,” tambahnya.
Hanafi menjelaskan lebih lanjut bahwa laporan dari LSM Pemuda sedang dalam proses dan akan ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak Kemenkeu.
“Laporan dari LSM Pemuda sedang dalam proses dan akan ditindaklanjuti. Prosesnya melalui beberapa tahap dan secara manajerial, suratnya langsung ditujukan ke Menteri, tertanggal 14 Maret 2024. Kami masih melakukan kajian mendalam terhadap isi laporan pengaduan masyarakat. Jika ada perkembangan terbaru di luar isi pengaduan sebelumnya, kami akan menyampaikannya,” ujar Hanafi menirukan ucapan Hadi Setiawan.
Hanafi juga menyatakan keyakinannya bahwa Itjen Kemenkeu akan mengambil sikap yang profesional dalam menanggapi laporan informasi tersebut.
“Sebagai warga negara, kami memiliki kewajiban untuk mencurigai jika terdapat kekayaan pejabat yang tidak wajar, dan kami tidak akan ragu untuk menindaklanjuti masalah ini ke ranah hukum,” tegasnya.
Untuk diketahui, Koswari Hanafi telah mendesak Menteri Keuangan RI melalui Itjen Kemenkeu untuk melakukan audit terhadap harta kekayaan seorang pejabat DJP Jawa Barat berinisial RM yang diduga memiliki harta tidak wajar, termasuk rumah mewah di Resort Dago Pakar yang diperkirakan bernilai 60 miliar rupiah serta memiliki 11 unit mobil mewah senilai ratusan juta rupiah. (ed)
