MUBAR| Voa – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan hingga semester awal ini nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan mencapai 329 buah.
Kepala Dinas PMPTSP Mubar La Ode Hanafi, mengatakan pelayanan penerbitan ratusan NIB tersebut dilakukan dengan dua cara yakni mengunjungi langsung di tempat pelaku usaha melalaui program sapa kampung dan pelayanan secara mandiri.
“Sejauh ini pelaku usaha yang kita kunjungi sudah dua desa yaitu Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi dan Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan. Terhadap dua desa itu NIB yang berhasil kita terbitkan sebanyak 63 buah,” jelasnya.
Dia mengungkapkan 266 NIB lainnya diterbitkan secara mandiri melalui sistem online dan sistem perbantuan.
Ia menjelaskan, sistem perbantuan ini adalah pelaku usaha datang di kantor DPMPTSP dan proses penerbitannya dibantu oleh petugas layanan yang ada.
“Pola layanan terhadap penerbitan NIB seperti itu. Dan ini cukup efektif dalam membantu pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya,” ucapnya.
Hanafi mengutarakan bahwa saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum mengantongi NIB. Salah satu buktinya adalah ketika kegiatan sapa kampung karena banyaknya pelaku usaha tak cukup waktu untuk dilayani.
Kata Hanafi, untuk mengatasi persoalan itu pihaknya akan kembali menggelar kegiatan sapa kampung pada wilayah yang belum sempat dikunjungi.
“Sebelum turun lapangan kita terlebih dahulu komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Komunikasi ini dimaksudkan supaya masyarakat yang hendak mengurus NIB dikumpulkan pada satu tempat. Selain itu kita juga koordinasi dengan beberapa lembaga seperti kementrian agama setempat, rumah BUMN dan BPOM. Jadi turunnya itu satu paket,” ujarnya.
Hanafi mengemukakan pihaknya juga pada semester pertama tahun 2024 ini telah menerbitkan izin legalitas kegiatan profesi dan pembangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Hanafi menuturkan jumlah izin perihal legalitas profesi ini sejumlah 154 buah. Rata-rata izin yang dikeluarkan pada bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kebanyakan yang kita layani sekarang ini adalah petugas layanan kesehatan diantaranya bidan, perawat dan dokter. Ada juga beberapa yang mendirikan sekolah PAUD. Ya masih didominasi bidang pendidikan dan kesehatan,” katanya.
(LR)