Depok | VoA – Ketua Barisan Relawan Supian Suri (Baress), H. Acep Azhari, angkat bicara terkait pernyataan bakal calon Walikota Depok, Supian Suri (SS), mengenai pembangunan Alun-Alun Barat (Albar) di wilayah Kecamatan Sawangan dan Bojongsari.
Alun-alun yang belum lama ini diresmikan oleh Walikota Depok, Mochammad Idris, mendapat sorotan dari SS yang menilai bahwa pembangunan infrastruktur jalan lebih dibutuhkan dibandingkan taman wisata, mengingat kemacetan yang sering terjadi di kawasan Sawangan.
H. Acep menyebut pandangan SS tersebut sebagai langkah realistis. “Jalan lebih dibutuhkan ketimbang taman wisata, mengingat tingkat kemacetan yang cukup tinggi di jalan arah Sawangan,” ujar H. Acep kepada voa.co.id, Senin (23/09/2024)
Pernyataan ini muncul setelah seorang politisi PKS Depok menyesalkan kritik SS terhadap Pemerintah Kota Depok, mengingat SS sendiri merupakan bagian dari pemerintahan tersebut selama puluhan tahun.
Politisi PKS tersebut menilai pernyataan SS tidak konsisten. “Ini sama saja dengan melumuri muka sendiri dengan kotoran, apalagi SS sudah lebih dari dua tahun menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Semua keputusan pembangunan di Depok ada di tangannya juga,” kata Hengky, politisi PKS tersebut.
Namun, H. Acep menanggapi bahwa peran SS sebagai Sekda lebih kepada pelaksana program yang sudah diputuskan oleh pengambil kebijakan.
“Meskipun memiliki jabatan tertinggi dalam struktur ASN, Sekda tidak mungkin menolak kebijakan politik yang telah diputuskan. SS hanya menjalankan program yang sudah dirumuskan oleh para dewan dan pengambil kebijakan lainnya,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak semua program disampaikan kepada Sekda atau dinas terkait, kecuali menyangkut pelaksanaan teknis.
“Janji kampanye yang sudah diputuskan tidak perlu lagi meminta pertimbangan Sekda. SS, sebagai pelaksana, tidak punya wewenang untuk mengubah kebijakan yang telah disepakati melalui rapat dewan,” tambah H. Acep yang juga selaku Ketua Media Center Harcord.
Pernyataan serupa datang dari seorang warga Sawangan yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia merasa pernyataan politisi PKS tersebut seperti merendahkan pemahaman masyarakat.
“Pak SS hanya sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan. Meskipun beliau ASN tertinggi, yang memutuskan tetaplah Walikota Depok. Ini yang sebenarnya gagal dipahami, apakah masyarakat yang salah mengerti, atau justru bapak dewan yang kurang memahami?” ujarnya sambil tersenyum sipu. (ed)
