Depok | VoA – DPRD Kota Depok baru-baru ini menyelesaikan rapat paripurna untuk pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang mencakup komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan Dewan.
Meskipun diharapkan dapat menciptakan sinergi antar anggota dewan, proses pembentukan AKD justru memicu ketegangan internal.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, menyampaikan kritik tajam terkait dinamika politik yang terjadi di tubuh legislatif Depok. Dalam pernyataannya, Edi menyoroti minimnya etika politik dalam penyelesaian permasalahan internal, terutama dalam hal pembagian posisi AKD.
“Ini kan soal etika. Setelah mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada, seharusnya ada pembicaraan dulu dalam koalisi untuk mengisi posisi AKD. Namun, yang terjadi justru perbedaan pendapat yang tidak diakomodasi dalam forum formal,” ujar Edi Sitorus, kepada voa.co.id Selasa (15/10/2024)
Menurutnya, proses pembentukan AKD yang seharusnya menjadi ajang musyawarah dan diskusi bersama malah berujung pada kekacauan yang memalukan.
Edi Sitorus bahkan menyebut kondisi ini sebagai “dagelan” atau lelucon politik, karena beberapa anggota dewan dinilai tidak bersikap seperti politisi yang matang.
“Dewan yang seharusnya menjaga kehormatan lembaga malah saling mempermalukan. Kedewasaan politik sangat kurang,” tambah Edi Sitorus.
Kritik lainnya dilontarkan terkait metode voting yang dipilih oleh anggota dewan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.
Menurut Edi Sitorus, voting hanya menunjukkan adu kekuatan politik, bukan solusi yang bersifat musyawarah. Ia berharap ke depan, anggota dewan bisa lebih mengutamakan musyawarah sebagai cara utama dalam pengambilan keputusan politik.
“Mudah mudahan ke depannya dewan bisa mengambil keputusan dengan bijak dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada kesan adanya pihak yang merasa lebih unggul atau dominan, karena hak DPRD adalah mengawasi dan memastikan kebijakan di jalankan secara adil,” tandasnya.
Edi Sitorus juga menyoroti ketidakseimbangan distribusi anggota dalam komisi-komisi. Ia mencontohkan bahwa PKS, sebagai salah satu partai dominan di Depok, menempatkan empat orang di Komisi C dan dua orang di Komisi D. Ketimpangan ini, menurutnya, menunjukkan kurangnya keseimbangan dalam pembagian peran di DPRD.
“Harapan kita ke depan, lembaga dewan ini bisa lebih sehat. Jangan bangga dengan kehebatan yang konyol sebagai anggota dewan,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok , yang juga menegaskan komitmennya untuk mendukung stabilitas politik yang lebih baik di Depok. (ed)