close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

28.2 C
Jakarta
Jumat, Februari 14, 2025

Etika Politik Parlemen Depok Dipertayakan Elite Politik Demokrat

spot_img

Depok | VoA – DPRD Kota Depok baru-baru ini menyelesaikan rapat paripurna untuk pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang mencakup komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan Dewan.

Meskipun diharapkan dapat menciptakan sinergi antar anggota dewan, proses pembentukan AKD justru memicu ketegangan internal.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, menyampaikan kritik tajam terkait dinamika politik yang terjadi di tubuh legislatif Depok. Dalam pernyataannya, Edi menyoroti minimnya etika politik dalam penyelesaian permasalahan internal, terutama dalam hal pembagian posisi AKD.

“Ini kan soal etika. Setelah mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada, seharusnya ada pembicaraan dulu dalam koalisi untuk mengisi posisi AKD. Namun, yang terjadi justru perbedaan pendapat yang tidak diakomodasi dalam forum formal,” ujar Edi Sitorus, kepada voa.co.id Selasa (15/10/2024)

Baca juga:  Panen Dukungan, Emak-Emak Dapur Siap Dukung SS jadi Wali Kota

Menurutnya, proses pembentukan AKD yang seharusnya menjadi ajang musyawarah dan diskusi bersama malah berujung pada kekacauan yang memalukan.

Edi Sitorus bahkan menyebut kondisi ini sebagai “dagelan” atau lelucon politik, karena beberapa anggota dewan dinilai tidak bersikap seperti politisi yang matang.

“Dewan yang seharusnya menjaga kehormatan lembaga malah saling mempermalukan. Kedewasaan politik sangat kurang,” tambah Edi Sitorus.

Baca juga:  Pansus 6 DPRD Depok Terus Matangkan Pembahasan Dua Raperda Krusial Ini

Kritik lainnya dilontarkan terkait metode voting yang dipilih oleh anggota dewan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

Menurut Edi Sitorus, voting hanya menunjukkan adu kekuatan politik, bukan solusi yang bersifat musyawarah. Ia berharap ke depan, anggota dewan bisa lebih mengutamakan musyawarah sebagai cara utama dalam pengambilan keputusan politik.

“Mudah mudahan ke depannya dewan bisa mengambil keputusan dengan bijak dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada kesan adanya pihak yang merasa lebih unggul atau dominan, karena hak DPRD adalah mengawasi dan memastikan kebijakan di jalankan secara adil,” tandasnya.

Baca juga:  Soal Insinerator, Supian Suri Ogah Ikuti Walikota Lantaran Pilih Antisipasi Dampak Lingkungan

Edi Sitorus juga menyoroti ketidakseimbangan distribusi anggota dalam komisi-komisi. Ia mencontohkan bahwa PKS, sebagai salah satu partai dominan di Depok, menempatkan empat orang di Komisi C dan dua orang di Komisi D. Ketimpangan ini, menurutnya, menunjukkan kurangnya keseimbangan dalam pembagian peran di DPRD.

“Harapan kita ke depan, lembaga dewan ini bisa lebih sehat. Jangan bangga dengan kehebatan yang konyol sebagai anggota dewan,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok , yang juga menegaskan komitmennya untuk mendukung stabilitas politik yang lebih baik di Depok. (ed)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

PT. ABINDO Luncurkan Almaz Fried Chicken dengan Misi Sosial dan Ekonomi

Pemalang | VoA - Pada tanggal 14 Juni 2024, PT. ABINDO tidak hanya meluncurkan satu brand baru, tetapi juga membuka peluang baru dan memberikan...

Dampak Kekecewaan Konsumen Terhadap Pembangunan Perumahan PT Rumahku Surgaku Berbuntut Gugatan ke Pengadilan

Tangerang | VoA - Pembangunan perumahan yang dipasarkan oleh PT Rumahku Surgaku melalui PT Fidemarko Maruchi Perkasa menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan konsumen. Ketidakpuasan...

Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

Nama Budi Leksono Masuk dalam Hasil Pemilu 2024 DPRD Surabaya Dapil 1-5, “Berikut Nama 50 Caleg yang Lolos

Surabaya | VoA- Di DPRD Surabaya Dapil 1, politisi senior PDI Perjuangan Surabaya, Budi Leksono kembali terpilih. Di dapil ini, ia didampingi Tri Didik Adiono atau yang akrab...

Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...

Wali Murid MAN Sidoarjo Ditarik Rp 12 Juta Sambat Lewat Media Sosial

Surabaya | VoA - Salah satu wali murid MAN  Sidoarjo mengeluhkan tingginya biaya yang ditarik bagi siswa baru. Pada tahun ajaran 2024/ 2025. Sekolah...
Berita terbaru
Berita Terkait