Jakarta | VoA – Para pedagang dan masyarakat yang tergabung dalam berbagai komunitas, termasuk Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (GEMPARI), dan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak Indonesia), akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 5 Maret 2025.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik mafia kuota impor bawang putih yang telah menyebabkan lonjakan harga di pasar dan merugikan masyarakat luas.
Dalam selebaran yang beredar di media sosial, massa aksi menuntut Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera bertindak memberantas mafia yang diduga mengendalikan kuota impor bawang putih, Jumat (28/02/2025)
Tuntutan Tegas untuk Mengusut Mafia Kuota Bawang Putih
Dalam orasinya nanti, para pengunjuk rasa akan meminta KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas serta menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia kuota impor bawang putih.
Mereka menduga kuota impor yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik malah dimanfaatkan segelintir orang sebagai alat transaksi dengan harga tinggi.
Kuota impor ini diduga diperjualbelikan dengan harga Rp.7.000 per kilogram, jauh lebih tinggi dari harga seharusnya, sehingga menyebabkan kenaikan harga bawang putih di pasaran.
Praktik ini merugikan masyarakat dan pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan pasokan dengan harga wajar.
Indikasi Keterlibatan Kementerian Pertanian
Lebih lanjut, massa aksi juga mencurigai adanya keterlibatan oknum di Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengaturan kuota impor.
Dugaan ini muncul karena perusahaan-perusahaan yang diberikan izin impor tidak beroperasi secara independen, melainkan diduga memiliki afiliasi dengan pihak tertentu di dalam kementerian.
Perusahaan-perusahaan ini disebut-sebut hanya menjadi alat bagi segelintir elite bisnis untuk mengontrol pasokan dan harga bawang putih di pasar.
Proses pemberian izin impor yang seharusnya transparan diduga telah diatur sedemikian rupa agar kelompok bisnis tertentu bisa menguasai pasar.
Bahkan, banyak perusahaan yang mendapatkan kuota impor tidak memiliki rekam jejak jelas dalam sektor pertanian, namun tetap mendapatkan akses besar untuk impor.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan impor bukan lagi untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya menguntungkan segelintir orang.
Masyarakat semakin resah dengan praktik mafia impor, tidak hanya pada bawang putih tetapi juga daging kerbau. Mereka menilai lemahnya pengawasan dari Kementan menjadi celah bagi mafia pangan untuk terus beroperasi.
Oleh karena itu, masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas dengan mengawasi kinerja Kementan dan memastikan transparansi dalam kebijakan impor.
Di sisi lain, masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap langkah KPK yang mulai mengusut kasus mafia pangan ini. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK disebut telah bekerja keras membongkar jaringan korupsi di sektor impor pangan, termasuk dugaan permainan kuota yang merugikan negara. (ed)
