Depok | VoA – Dalam acara Forum Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dasar.
Hal ini mencakup perumahan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan ruang publik yang berkualitas.
“Kami bertekad untuk memastikan setiap warga Depok memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dasar. Ini mencakup perumahan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan ruang publik yang berkualitas,” ujar Chandra dalam forum tersebut, Rabu (12/03/2025)
Upaya ini sejalan dengan misi kedua Kota Depok, yakni percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan.
Chandra menekankan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat fisik tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Forum Renja ini diharapkan dapat menghasilkan program-program prioritas yang memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat.
Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami mengajak seluruh peserta untuk aktif berkontribusi, memberikan ide-ide inovatif, dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Kota Depok,” jelas Chandra.
Dengan semangat “Depok Sama-sama Berlari”, Pemkot Depok mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak cepat, beradaptasi dengan perubahan, dan bekerja secara kolektif demi kemajuan kota.
Langkah Strategis untuk Perumahan dan Permukiman Kota Depok
Sementara itu, anggota DPRD Kota Depok, H. Bambang Sutopo (HBS), mengungkapkan beberapa langkah strategis yang harus diambil untuk memastikan program perumahan dan permukiman berjalan optimal. Beberapa langkah tersebut antara lain:
- Penyusunan Regulasi Harga Rumah Bersubsidi: Memastikan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap terjangkau dengan skema bantuan uang muka dan subsidi bunga.
- Revitalisasi Kawasan Kumuh: Membangun kembali kawasan padat penduduk dengan fasilitas yang lebih layak.
- Penguatan Infrastruktur Dasar: Menjamin setiap perumahan memiliki akses air bersih, sanitasi, dan sistem drainase yang baik.
- Penegakan Aturan Tata Ruang: Menghentikan alih fungsi lahan hijau secara ilegal oleh pengembang perumahan.
- Penguatan Regulasi Perizinan: Memberikan sanksi tegas bagi pengembang yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyediaan fasilitas umum.
- Mempercepat Sertifikasi Tanah: Mengoptimalkan program legalisasi aset tanah masyarakat untuk menghindari konflik kepemilikan.
“Melalui forum ini, saya berharap kita dapat merumuskan solusi yang konkret dan efektif untuk menjawab berbagai tantangan di sektor perumahan dan permukiman,” ujar Bambang Sutopo.
DPRD Kota Depok berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memastikan program-program perumahan berjalan dengan baik.
Pemerintah dan DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Depok yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat.
“Semoga Allah SWT meridhoi langkah-langkah kita dalam membangun masa depan yang lebih baik,” pungkas HBS. (ed)
