Depok | VoA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok melalui Panitia Khusus (Pansus) 6 telah menyelesaikan tahap finalisasi pembahasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, yaitu Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia dan Raperda Pencegahan serta Penanggulangan Kebakaran.
Penyempurnaan regulasi ini dilakukan setelah menerima masukan akhir dari Gubernur Provinsi Jawa Barat guna memastikan keselarasan dengan kebijakan yang lebih tinggi serta kebutuhan masyarakat Kota Depok, Senin 17 Maret 2025.
Ketua Pansus 6 DPRD Kota Depok, H. Bambang Sutopo (HBS), mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda ini.
“Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia disusun untuk memastikan hak-hak para lansia di Kota Depok lebih terstruktur dan terpenuhi. Regulasi ini mencakup perlindungan, pelayanan sosial, serta dukungan kesejahteraan yang lebih baik bagi para lansia,” ujar HBS, Rabu (19/03/2025)
“Sementara itu, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dirancang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mitigasi risiko kebakaran, serta memperkuat perlindungan warga Kota Depok dari ancaman kebakaran,”sambungnya.
HBS juga mengungkapkan bahwa, berbagai instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Bidang Hukum Setda, serta Komda Lansia, turut berperan aktif dalam merumuskan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terimakasih atas evaluasi Raperda dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi ini agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ucap HBS.
“Dan juga terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak yang telah berkontribusi,”sambungnya.
Fokus dan Manfaat Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia
Lebih detail HBS menjelaskan, Raperda Kesejahteraan Lanjut Usia disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan hak-hak para lansia lebih terstruktur dan terpenuhi. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, di antaranya:
- Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia
- Menjamin hak-hak lansia untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, dan akses terhadap fasilitas publik yang ramah lansia.
- Menjadikan Depok sebagai kota yang inklusif bagi lansia dengan regulasi yang jelas.
- Sinergi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta
- Implementasi program kesejahteraan lansia tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat.
- Pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan partisipasi komunitas dalam mendukung kesejahteraan lansia.
- Peningkatan Layanan Sosial dan Kesehatan
- Menyediakan layanan kesehatan yang lebih responsif, seperti puskesmas ramah lansia, layanan home care, dan pendampingan psikososial.
- Regulasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia (LKSLU)
- Mengatur standar dan pengawasan terhadap panti jompo serta lembaga sosial lainnya agar memberikan pelayanan yang layak dan manusiawi.
Pentingnya Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Sementara itu, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran disusun sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mitigasi risiko kebakaran, serta memperkuat perlindungan warga Kota Depok dari ancaman kebakaran. Poin utama dalam regulasi ini meliputi:
- Peningkatan Standar Keamanan Bangunan
- Memperkuat regulasi terkait standar keselamatan kebakaran untuk bangunan baru maupun yang sudah ada.
- Mengatur kewajiban penyediaan sistem proteksi kebakaran seperti hydrant di kawasan padat penduduk.
- Kesiapsiagaan dan Respons Cepat
- Meningkatkan infrastruktur pemadam kebakaran serta membentuk tim relawan kebakaran di tingkat kelurahan.
- Menyediakan lebih banyak armada pemadam kebakaran guna mempercepat respons terhadap insiden kebakaran.
- Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
- Mengamanatkan program sosialisasi dan pelatihan mitigasi kebakaran untuk rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja.
- Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat
- Menjalin kerja sama dengan Pemprov Jabar dan Kementerian terkait guna meningkatkan efektivitas sistem pemadam kebakaran.
Dengan selesainya tahapan finalisasi ini, diharapkan kedua Raperda dapat segera disahkan dan diimplementasikan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Depok.
DPRD Kota Depok juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, sejahtera, dan ramah bagi semua kelompok.
“Mari bersama-sama mewujudkan Kota Depok yang lebih baik,” tutup Ketua Pansus 6 DPRD Kota Depok, H. Bambang Sutopo. (ed)
