Depok | VoA – Isu tentang ormas yang kerap dikaitkan dengan premanisme kembali mencuat di tengah publik. Ketua BPPKB Banten Kota Depok, Nuryadi, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Kota Depok turut bertanggung jawab atas stigma negatif ini.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara Buka Bersama (Bukber) Puasa Bulan Suci Ramadhan yang diinisiasi oleh anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, H. Turiman, di Balai Rakyat Depok II Tengah, Minggu (23/3/2025).
Ia menilai bahwa pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum seharusnya lebih aktif merangkul ormas untuk mengubah pandangan publik.
“Selama tujuh tahun saya di organisasi, baru kali ini ada pertemuan seperti ini di Depok. Ini bisa menjadi langkah awal untuk merangkul semua elemen dan mengubah stigma negatif terhadap ormas. Pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum harus hadir dan aktif, bukan malah membiarkan situasi ini berkembang tanpa solusi,” tegas Nuryadi.
Dana Hibah Tak Kunjung Cair, Ada Apa dengan Pemerintah Kota Depok?
Selain menyoroti stigma terhadap ormas, Nuryadi juga melontarkan kritik keras terkait minimnya perhatian pemerintah dalam menyalurkan dana hibah kepada ormas dan LSM.
Ia merasa bahwa pemerintah Kota Depok tidak berlaku adil dalam pengalokasian anggaran.
“Saya sudah beberapa kali mengajukan dana hibah, tapi selalu ditolak. Padahal, anggarannya ada! Di daerah lain, dana hibah untuk ormas disalurkan, kenapa di Depok tidak? Pola pikir pemerintah harus diubah, jangan hanya mendukung kelompok tertentu, tetapi rangkul semua elemen,” cetusnya.
Menurut Nuryadi, anggaran hibah seharusnya tidak kembali menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), melainkan dimanfaatkan untuk mendukung ormas dan LSM yang selama ini juga berperan sebagai mitra pembangunan.
Ormas dan LSM Bukan Musuh, Tapi Mitra Strategis
Lebih lanjut, Nuryadi menekankan pentingnya sinergi antara ormas, LSM, jurnalis, dan pemerintah dalam mengawal kebijakan serta mencari solusi atas berbagai persoalan di Kota Depok.
Ia mengusulkan agar pertemuan rutin antara ormas, LSM, dan pemerintah dapat digelar setiap tiga bulan sekali dengan dukungan penuh dari DPRD.
“Ormas dan LSM bukan musuh, tapi mitra strategis dalam pengawasan dan percepatan pembangunan. Jangan ada lagi diskriminasi, Depok butuh sinergi dari semua pihak,” tegasnya. (ed)
