Depok | VoA – DPRD Kota Depok bukan hanya gedung megah tempat rapat dan sidang digelar. Di balik dinding-dindingnya, ada kerja-kerja strategis yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu motor penggerak itu adalah Komisi B, yang memegang peran penting dalam mengakselerasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan warga, Selasa (15/04/2025)
Dengan 11 bidang pengawasan strategis, Komisi B hadir bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai perumus arah kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Mereka punya “jurus lengkap” untuk membuat warga Depok makin sejahtera dan daerah pun semakin tajir.
Berikut 11 sektor yang jadi tanggung jawab utama Komisi B:
-
Perdagangan dan Perindustrian
Mendorong pertumbuhan usaha lokal, memastikan regulasi yang pro-pelaku usaha, hingga menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. -
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dan Peternakan
Mengawal kemajuan sektor agraris dengan mendukung inovasi dan keberlanjutan sumber daya alam hayati. -
Ketahanan Pangan
Menjamin ketersediaan bahan pangan murah, sehat, dan stabil bagi masyarakat. -
Pasar, Koperasi, dan UKM
Menghidupkan pasar tradisional, menguatkan koperasi, serta mendorong pertumbuhan UKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. -
Keuangan Daerah
Mengawasi penggunaan APBD, memastikan keuangan publik dikelola transparan dan akuntabel. -
Perpajakan dan Retribusi
Meningkatkan pendapatan asli daerah lewat kebijakan pajak dan retribusi yang adil dan tepat sasaran. -
Perbankan
Mengawasi perkembangan perbankan agar tetap bersinergi dengan kebutuhan ekonomi lokal. -
Perusahaan Daerah
Mendorong BUMD bekerja lebih efisien, inovatif, dan mampu berkontribusi nyata terhadap layanan publik dan pendapatan daerah. -
Aset Daerah
Menertibkan dan mengoptimalkan aset milik Pemkot agar bernilai ekonomi tinggi dan tidak mangkrak. -
Penanaman Modal dan Dunia Usaha
Menarik investor untuk menanamkan modalnya di Depok melalui kebijakan yang pro-investasi dan ramah usaha. -
Pariwisata
Mengangkat potensi wisata lokal sebagai sumber devisa daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dengan lingkup tugas seluas ini, Komisi B tidak berlebihan disebut sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat Depok.
Tidak hanya mengawasi, mereka juga merancang strategi legislasi yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi lokal.
Diharapkan, Komisi B dapat terus responsif terhadap aspirasi masyarakat, menjaga ritme pembangunan daerah, serta memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi kehidupan warga. (ed)
