close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

25 C
Jakarta
Selasa, Januari 21, 2025

Diduga Ada Pungli Terkait Perekrutan Calon Anggota KPPS Lubuklinggau

spot_img

Lubuklinggau | VOA – Guna memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran calon sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Puskesmas Kota Lubuklinggau memasang tarif biaya sebesar Rp.70 ribu untuk mendapatkan surat sehat tersebut.

Hal ini mendapat sorotan dan kritik pedas dari salah satu tokoh pemuda Kota Lubuklinggau, Ahmad Tarsusi, dirinya menegaskan jika untuk soal persyaratan kesehatan tentu kami sangat mendukung, tetapi dengan adanya biaya sebesar ini dirasa sangat memberatkan para calon anggota KPPS.

Dikatakan, tentu timbul pertanyaaan besar, kenapa harus ada biaya yang mencapai sebesar Rp.70 ribu dan ini jelas mengarah diduga adanya praktek pungli hal ini lah yang sangat kami sayangkan.

Baca juga:  IBI Pemalang Rayakan HUT Ke-73, Sinergi dan Kolaborasi Bidan dalam Menghadapi Krisis Iklim

“Biaya itu untuk apa? Jelas kami menduga ini mengarah ke praktek pungli untuk kepentingan-kepentingan oknum”, tegas Wo Toseh, sapaan akrabnya saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (12/12/2023)

Padahal, lanjutnya, seperti kita ketahui saya rasa saat ini setiap warga sudah memiliki kartu BPJS, baik yang berbayar ataupun kartu BPJS dari pemerintah presiden Jokowi, kenapa program ini tidak berlaku lalu untuk apa adanya program BPJS ini.

“Seharusnya BPJS ini bisa di gunakan, bukan malah timbul biaya-biaya seperti ini, ini sangat menciderai rasa keadilan, orang berobat saja gratis nah ini cuma check up saja untuk mengambil surat kesehatan kok bayar”, tegasnya.

Baca juga:  Bupati Pemalang dan Forkopimda Perkuat Kedamaian dalam Monitoring Malam Natal 2023

Dijelaskan, jika berdasarkan anlisa kami, untuk jumlah TPS yang ada di Kota Lubuklinggau ini berkisar sebanyak 635 TPS dan tiap TPS itu bakal ada 7 anggota KPPS yang di terima, sementara jika per TPS ada 10 calon anggota pendaftar artinya bisa kita kalkulasikan jumlah nya menyentuh angka hampir setengah miliar, uang ini lah yang kita pertanyakan untuk apa dan mau dikemanakan.

“Dengan jumlah nominal sebesar itu, patut kita pertanyakan kemana dan untuk apa uang tersebut”, tanya Wo Toseh sembari menjelaskan.

Baca juga:  Jurus BI Sumsel dan Pj Walikota Lubuklinggau Kendalikan Inflasi Lubuklinggau Jelang Nataru

Disini, sambungnya, kami juga sangat mengkhawatirkan dengan adanya praktek seperti ini karena, belum apa-apa saja sudah menunjukan cara yang tidak baik, semestinya sesuatu yang baik itu seharusnya di mulai dengan hal yang baik bukan malah sebaliknya.

Terakhir, Toseh berharap, pengambilan surat tanda sehat ini tidak mesti di bebankan kepada para calon anggota KPPS tetapi bisa di bebankan melalui kartu BPJS, agar tidak memberatkan para calon anggota dalam mengikuti seleksi dan tahapan-tahapan tes yang sudah di tentukan. (Wewen)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

PT. ABINDO Luncurkan Almaz Fried Chicken dengan Misi Sosial dan Ekonomi

Pemalang | VoA - Pada tanggal 14 Juni 2024, PT. ABINDO tidak hanya meluncurkan satu brand baru, tetapi juga membuka peluang baru dan memberikan...

Dampak Kekecewaan Konsumen Terhadap Pembangunan Perumahan PT Rumahku Surgaku Berbuntut Gugatan ke Pengadilan

Tangerang | VoA - Pembangunan perumahan yang dipasarkan oleh PT Rumahku Surgaku melalui PT Fidemarko Maruchi Perkasa menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan konsumen. Ketidakpuasan...

Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...

Nama Budi Leksono Masuk dalam Hasil Pemilu 2024 DPRD Surabaya Dapil 1-5, “Berikut Nama 50 Caleg yang Lolos

Surabaya | VoA- Di DPRD Surabaya Dapil 1, politisi senior PDI Perjuangan Surabaya, Budi Leksono kembali terpilih. Di dapil ini, ia didampingi Tri Didik Adiono atau yang akrab...

Seduluran Abdi Dalem Eyang Joko Dolog serta KPJ dan Warga RW 02 Kompak Bagi Takjil On the Road

Surabaya | VoA - Moment Ramadan tahunan ini selalu dimanfaatkan Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) kota Surabaya untuk berbagi takjil dan buka bersama baik On the...
Berita terbaru
Berita Terkait