close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

33.2 C
Jakarta
Jumat, Februari 14, 2025

Jurus BI Sumsel dan Pj Walikota Lubuklinggau Kendalikan Inflasi Lubuklinggau Jelang Nataru

spot_img

Palembang | VoA – Pj Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa hadiri undangan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) pada kegiatan High Level Meeting TPID Kota Lubuklinggau dalam rangka pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan natal 2023 dan tahun baru 2024 yang dilaksanakan di Gedung Utama Bank Indonesia Perwakilan Sumsel, Kota Palembang.

Menurut Pj Wali Kota, bahwa tingkat inflasi di Lubuklinggau sendiri saat ini masih terkendali, namun pemerintah kota Lubuklinggau tetap mewaspadai dengan adanya Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang tentunya akan terjadi gelombang kebutuhan yang meningkat.

Baca juga:  Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) Lintas Sektor Usaha Mikro Dan Kecil (UMKM) Tahun 2023 di Gedung Olahraga Desa Botekan

“Namun secara pasokan, kita terjaga,” ungkapnya.

Untuk cadangan pangan di Kota Lubuklinggau mulai dari beras sampai dengan tepung terigu hampir aman. Namun, surplus yang dimiliki ini akan dibutuhkan beberapa daerah tetangga. Seperti Musi Rawas, Muratara, dan Empat Lawang.

“Namun yang perlu diwaspadai seperti daging ayam, namun kami terus mengedukasi masyarakat bagaimana memanfaatkan bahan pokok makanan agar lebih terkendali, dan tidak boros terhadap pangan,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah kota Lubuklinggau juga telah melakukan beberapa gerakan seperti pelaksanaan operasi pasar di 8 Kecamatan yang ada di Lubuklinggau. Di sana, dihadirkan para distributor pangan dari komoditi yang penyumbang kelangkaan seperti cabe beras minyak bawang dan lainnya. “Kita dorong untuk berada di operasi pasar guna mengendalikan harga,” katanya.

Baca juga:  Pj Walikota Lubuklinggau Serahkan Bantuan Seragam Sekolah Gratis

Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Nurcahyo Heru Prasetyo, menyebutkan pentingnya pengendalian inflasi sendiri karena salah satu faktor dari penyebab kemiskinan di daerah.

“Karena inflasi tinggi, kemiskinan akan naik tinggi. Artinya masyarakat diatas garis kemiskinan akan turun pada garis kemiskinan dan pemerintah daerah akan semakin berat lagi saat inflasi, semakin rendah inflasi semakin turun garis kemiskinannya, maka dari itu perlunya pengendalian inflasi,” jelas Nurcahyo Heru Prasetyo.

Baca juga:  Laksanakan Sosialisasi Pemupukan Berimbang dan Mekanisme Pembelian Pupuk Subsidi Untuk Petani

Nurcahyo Heru Prasetyo menambahkan, begitu juga dengan stunting, berbicara hal tersebut tentu semakin banyak masyarakat dibawah garis kemiskinan akan berat untuk memenuhi kebutuhan dan disitulah munculnya stunting.

“Kenapa kita harus mengendalikan inflasi bersama-sama, karena inflasi itu akibat dari tidak seimbang antara permintaan dan penawaran,” ungkap Nurcahyo Heru Prasetyo. (Wewen)

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

PT. ABINDO Luncurkan Almaz Fried Chicken dengan Misi Sosial dan Ekonomi

Pemalang | VoA - Pada tanggal 14 Juni 2024, PT. ABINDO tidak hanya meluncurkan satu brand baru, tetapi juga membuka peluang baru dan memberikan...

Dampak Kekecewaan Konsumen Terhadap Pembangunan Perumahan PT Rumahku Surgaku Berbuntut Gugatan ke Pengadilan

Tangerang | VoA - Pembangunan perumahan yang dipasarkan oleh PT Rumahku Surgaku melalui PT Fidemarko Maruchi Perkasa menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan konsumen. Ketidakpuasan...

Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

Nama Budi Leksono Masuk dalam Hasil Pemilu 2024 DPRD Surabaya Dapil 1-5, “Berikut Nama 50 Caleg yang Lolos

Surabaya | VoA- Di DPRD Surabaya Dapil 1, politisi senior PDI Perjuangan Surabaya, Budi Leksono kembali terpilih. Di dapil ini, ia didampingi Tri Didik Adiono atau yang akrab...

Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...

Wali Murid MAN Sidoarjo Ditarik Rp 12 Juta Sambat Lewat Media Sosial

Surabaya | VoA - Salah satu wali murid MAN  Sidoarjo mengeluhkan tingginya biaya yang ditarik bagi siswa baru. Pada tahun ajaran 2024/ 2025. Sekolah...
Berita terbaru
Berita Terkait