Jakarta | VoA – Donald Trump telah mengganti tawaran Elon Musk sebesar satu juta dolar kepada satu pemilih terdaftar di negara bagian setiap hari hingga Hari Pemilihan AS pada tanggal 5 November telah menimbulkan pertanyaan tentang legalitas langkah tersebut.
Sementara kampanye kandidat Demokrat Kamala Harris belum mengomentari kontes tersebut, Josh Shapiro, Gubernur Demokrat Pennsylvania, mengatakan “Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus dilihat oleh penegak hukum.”
Musk orang terkaya di dunia mengumumkan kontesnya pada hari Sabtu di Pennsylvania, Kontes ini mengharuskan peserta menandatangani petisi “untuk mendukung kebebasan berbicara & hak untuk membawa senjata,” kata Tesla dan CEO SpaceX Musk di X, platform media sosial yang dimilikinya.
Danielle Lang, seorang profesor di Sekolah Hukum Georgetown yang berspesialisasi dalam hukum pemilihan, mengatakan bahwa kontes tersebut dapat “tunduk pada penegakan hukum perdata atau pidana oleh Departemen Kehakiman.”
“Adalah ilegal untuk memberikan uang dengan syarat penerima mendaftar sebagai pemilih,” katanya.
“Karena persyaratan konteks ini untuk memenangkan $1 juta mengharuskan penerima untuk menjadi pemilih terdaftar
“Disalah satu dari tujuh negara bagian (atau untuk mendaftar jika mereka belum melakukannya), tawaran itu melanggar hukum federal,” lanjutnya.
Rick Hasen, seorang profesor ilmu politik di Fakultas Hukum Universitas California, Los Angeles (UCLA), Dia mengutip undang-undang khusus yang melarang siapa pun
“membayar atau menawarkan bayaran dan menerima pembayaran, untuk mendaftar serta memilih,” menambahkan bahwa hukuman tersebut melibatkan denda sebesar $10.000 atau hingga lima tahun penjara.
Namun, tidak semua orang memiliki pola pikir yang sama.
Karena Musk tidak membayar orang untuk mendaftar secara langsung, melainkan untuk menandatangani petisi, “Saya pikir dia baik-baik saja di sini,” kata Smith.
Musk membela langkahnya dengan mengatakan itu adalah upaya memilih yang sederhana. (die)
