Surabaya – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati, telah mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memastikan bahwa PMN yang mereka terima memiliki efek berganda terhadap masyarakat dan dapat meningkatkan kinerja BUMN. Anis menyampaikan pesannya saat BAKN melakukan penelaahan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PMN yang diberikan kepada tiga BUMN, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT PNM (Permodalan Nasional Madani), dan PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia).
“Kita selalu mengingatkan kepada semua BUMN, termasuk yang hadir pada kesempatan ini, bahwa PMN yang diberikan oleh negara harus memiliki efek berganda, bukan hanya untuk meningkatkan kinerja BUMN, tetapi juga harus memberikan dampak positif pada negara,” ujar Anis Byarwati kepada Parlementaria, di Surabaya, pada Selasa (26/9/2023).
Anis juga mengapresiasi kinerja PTPN yang telah membaik, meskipun masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Dia mengungkapkan perlunya langkah-langkah yang dapat mendukung kinerja PTPN, terutama dalam memanfaatkan sekitar 113.000 hektar lahan perkebunan yang belum dimaksimalkan. Ini menjadi catatan penting dalam penelaahan tersebut.
Ketika berbicara tentang PNM yang memberikan kredit kepada usaha ultra-mikro dan masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan, Anis menyuarakan keprihatinannya atas tingginya suku bunga kredit pinjaman PNM yang dapat memberatkan pelaku usaha ultra-mikro. Dia mengajukan permintaan agar PNM dapat mengurangi suku bunga pinjaman mereka sehingga kredit yang diberikan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
Sebagai contoh, Anis mencatat bahwa suku bunga pinjaman di bawah 2 juta rupiah mencapai 25%, yang dianggapnya sangat memberatkan. Dia berpendapat bahwa dengan suku bunga yang lebih rendah, lebih banyak masyarakat yang dapat mendapatkan bantuan dari PNM.
Sementara itu, dalam konteks PT PII, Anggota BAKN Muhammad Misbakhun memberikan apresiasi terhadap kinerja PII dalam melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur. Menurutnya, proyek-proyek tersebut telah berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari pemberi pinjaman berkat penjaminan dari pemerintah. Dia percaya bahwa dua BUMN ini telah menunjukkan kinerja yang baik dalam penggunaan PMN yang telah diberikan.
Demikianlah penekanan dan apresiasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis Byarwati, dalam penelaahan hasil pemeriksaan BPK terhadap PMN yang diberikan kepada tiga BUMN. Tujuannya adalah memastikan bahwa PMN tersebut memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja BUMN. (rendi)