close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

26.3 C
Jakarta
Selasa, Juli 16, 2024

Bappenda Pemalang Luncurkan Program Pembebasan Sanksi Administratif dan Pembebasan Denda Keterlambatan ( Pemutihan)

spot_img

Pemalang | VoA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) telah meluncurkan program pembebasan sanksi administrasi dan denda keterlambatan bagi masyarakat dengan membuka banyak chanel (tempat) pembayaran secara online dengan bekerja sama melalui Bank Jateng.

Program tersebut untuk mereka yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) untuk semua tahun. Program ini akan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2024.

Kepala Bappenda Pemalang Rosi Kartika Dewi mengungkapkan bahwa program ini dimaksudkan untuk meringankan beban warga masyarakat, maka mulai 1 Juli hingga 30 September 2024 diberikan stimulus bebas denda PBB P2 untuk semua tahun (masa) pajak.

Baca juga:  "Ini Lokasi Posko THR 2024, untuk Terima Aduan Pekerja di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang dan Mojokerto

“Sehingga tunggakan pajak tahun 2023 dan sebelumnya dapat dibayarkan tanpa dikenakan denda,” ungkap Rosi, melalui aplikasi pesan singkatnya, Minggu (30/7/2024).

Sedangkan untuk mendukung suksesnya program tersebut pihaknya telah mengandeng Bank Jateng guna kemudahan dalam pelayanan wajib pajak ini.

Selanjutnya guna menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait oknum perangkat desa yang tidak membayarkan setoran PBB P2 ke Rekening Kas Umum Daerah “pihaknya telah menggali informasi bahwa ada pengakuan dari oknum Kaur serta oknum Kadus yang telah menerima setoran PBB P2 dari warga masyarakat, akan tetapi tidak disetorkan.

Baca juga:  Wapres RI : KDEKS jadi Penggerak Ekonomi Syariah di Sultra saat Hadiri Pengukuhan Pengurus ke-25

“Masa, pajak dan jumlah setoran setiap wajib pajak bervariasi, Bappenda akan melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan aplikasi ePBB yang ada pada Bappenda,” pungkas Rosi

Pada kesempatan tersebut Bupati Pemalang Mansur Hidayat dalam keterangannya menyebut,  program pemutihan itu sebagai langkah wujud pelayanan Pemkab Pemalang dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Pemkab akan memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda atas kerterlambatan pembayaran PBB – P2 mulai 1 Juli hingga 30 September 2024,” ujar Mansur Hidayat di rumah dinasnya.

Baca juga:  Ketua BPC HIPMI Depok Apresiasi Penetapan Hari Kewirausahaan Nasional oleh Presiden Jokowi

Untuk itu, pihakya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Pemalang untuk memanfaatkan kesempatan ini, demi untuk mewujudkan Pemalang yang maju, berdaya dan sejahtera dengan membayar PBB di chanel (tempat) yang sudah disediakan baik online maupun offline (langsung), pungkas Mansur Hidayat. (Eko B Art).

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler

Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

Seduluran Abdi Dalem Eyang Joko Dolog serta KPJ dan Warga RW 02 Kompak Bagi Takjil On the Road

Surabaya | VoA - Moment Ramadan tahunan ini selalu dimanfaatkan Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) kota Surabaya untuk berbagi takjil dan buka bersama baik On the...

Pengamat Sepak Bola ASEAN Sebut Kritik Towel Salah Alamat

Surabaya | VoA - Pengamat sepak bola Asean Saleh Ismail Mukadar ikut meramaikan laga Timnas Indonesia. Ia mengatakan sebenarnya yang melakukan kritik terhadap Timnas...

Tahanan Kasus Tipu Gelap Polsek Dukuh Pakis Kabur, Empat Polisi Diperiksa Propam Polrestabes Surabaya

Surabaya | VoA - Saat kepolisian sibuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran 2024, seorang tahanan Polsek Dukuh Pakis kabur pada Jumat (12/04/2024)...

Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...

Gerak Cepat, Polsek Cimanggis Buru Pelaku “Penggelapan Sepeda Motor” Dengan Modus Terima Gadai di Media Sosial

Depok | VoA - Ramai status motor digelapkan di Media Sosial Group Facebook "Info Gade motor / mobil Depok, Sawangan dan sekitarnya" korbannya capai...
Berita terbaru
Berita Terkait