29.4 C
Indonesia
Kam, 13 Juni 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

29.4 C
Indonesia
Kamis, 13 Juni 2024 | 14:24:48 WIB

    Komisi I DPR RI Bersama Pemerintah Sudah Menyetujui Revisi Undang-undang ITE Untuk Dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI

    spot_img

    Pemalang | VoA – Raker hari ini kita mengesahkan draft final dari revisi Undang-undang ITE, yang mana sebetulnya lebih fokus kepada sinkronisasi pidana umum pelanggaran ITE yang disesuaikan dengan pasal-pasal di KUHP yang baru, hal tersebut disampaikan Muhammad Farhan selaku anggota Komisi I DPR RI.

    Melansir dari YouTube DPR RI Sabtu (24/11/2023), Muhammad Farhan menambahkan bahwa masa transisi selama kurang lebih 2 tahun ini, nanti akan disesuaikan, dan ketika ITE berlaku, maka semua undang-undang pemidanaan di undang-undang ITE akan hilang dan ikut ke KUHP.

    Baca juga:  Meminjam Sepeda Motor Yang Masih Menjadi Objek Kredit Di FIF dan Dijadikan Jaminan ”Pelaku Di Vonis Penjara Satu Tahun”

    Beberapa hal prinsipil yang kita tegakkan kembali dalam rangka menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi.

    “Salah satunya adalah kewajiban adanya delik laporan, demikian juga apabila pelakunya adalah sesama anggota keluarga, harus delik pelaporan” ujar Muhammad Farhan.

    Dan dalam beberapa hal, pihak kepolisian yang juga ikut dalam diskusi, kita akan adakan perlindungan korban nomor itu yang pertama, kemudian kedua akan ada beberapa kasus yang dilihat sebagai penyelesaiannya bisa melalui restorative Justice.

    Baca juga:  Pengakuan Mengejutkan Yusra Amir di Sidang Kasus Penipuan Rp. 2 Miliar terungkap Fakta Baru

    Memang sangat sulit untuk membuat redaksional undang-undang ITE yang bisa menjadi dilematis, kalau kita bikin longgar menjadi pasal karet, kalau kita bikin menjadi detail, maka menjadi pasal yang akan memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi.

    Jadi kita sekarang masih berkonsentrasi di antara dua hal ini, mulai dari sebabnya kriminalisasinya atau pemidanaannya, dan itu kita serahkan pada KUHP.

    Baca juga:  Besok, Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Bebas Bersyarat

    Apapun yang akan dilakukan terhadap pelanggaran undang-undang ini harus berinduk kepada pemidanaan di KUHP dan hukum acara pidananya, pungkas Muhammad Farhan. (Eko B Art)

    spot_img

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Berita Terpopuler

    Hemat Menyala Mitra Merana”  Isi Pesan Karangan Bunga yang Dikirim ke Kantor Gojek

    Surabaya | VoA - Para mitra pengemudi Gocar mengirimkan karangan bunga kepada Gojek sebagai aksi damai menolak insentif dengan skema Hemat. Informasi yang telah dihimpun voa.co.id...

    Seduluran Abdi Dalem Eyang Joko Dolog serta KPJ dan Warga RW 02 Kompak Bagi Takjil On the Road

    Surabaya | VoA - Moment Ramadan tahunan ini selalu dimanfaatkan Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) kota Surabaya untuk berbagi takjil dan buka bersama baik On the...

    Pengamat Sepak Bola ASEAN Sebut Kritik Towel Salah Alamat

    Surabaya | VoA - Pengamat sepak bola Asean Saleh Ismail Mukadar ikut meramaikan laga Timnas Indonesia. Ia mengatakan sebenarnya yang melakukan kritik terhadap Timnas...

    Tahanan Kasus Tipu Gelap Polsek Dukuh Pakis Kabur, Empat Polisi Diperiksa Propam Polrestabes Surabaya

    Surabaya | VoA - Saat kepolisian sibuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran 2024, seorang tahanan Polsek Dukuh Pakis kabur pada Jumat (12/04/2024)...

    Gerak Cepat, Polsek Cimanggis Buru Pelaku “Penggelapan Sepeda Motor” Dengan Modus Terima Gadai di Media Sosial

    Depok | VoA - Ramai status motor digelapkan di Media Sosial Group Facebook "Info Gade motor / mobil Depok, Sawangan dan sekitarnya" korbannya capai...

    Fenomena Sosial Warung Madura Cukup Menarik Dikaji, Polemik Ini Direspon Senator Jatim dan Dinkopdag kota Surabaya

    Surabaya | VoA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan tidak pernah melarang warung-warung Madura beroperasi 24 jam. Alasannya karena toko kelontong Madura...
    Berita terbaru
    Berita Terkait