26.4 C
Indonesia
Kam, 22 Februari 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

26.4 C
Indonesia
Kamis, 22 Februari 2024 | 19:25:35 WIB

    Gus Mudhlor Lolos OTT, KPK Obok-Obok Sidoarjo

    spot_img

    Sidoarjo | VoA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 25 Januari, hingga Jumat, 26 Januari di Sidoarjo mengungkap kasus dugaan korupsi insentif pajak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Meskipun 10 orang telah diamankan, termasuk Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, belum berhasil ditemukan.

    Pertanyaan mengapa Bupati Sidoarjo tidak ikut diamankan dalam OTT menjadi perhatian masyarakat. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan bahwa KPK telah melakukan pencarian Bupati Sidoarjo secara simultan selama dua hari, namun hingga saat ini keberadaannya belum diketahui. Ghufron menegaskan bahwa KPK tidak menghindar dan akan terus melanjutkan proses hukum.

    Baca juga:  Meminjam Sepeda Motor Yang Masih Menjadi Objek Kredit Di FIF dan Dijadikan Jaminan ”Pelaku Di Vonis Penjara Satu Tahun”

    “Jadi tidak benar kalau dikabarkan sampai 4 hari jeda itu kami menghindar,” ujar Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 29 Januari 2024.

    Ghufron memastikan bahwa meski Bupati Sidoarjo belum ditemukan, proses hukum akan tetap berlanjut. Penyidik akan memanggil Bupati Sidoarjo meski tidak berhasil menemukan keberadaannya saat OTT.

    Baca juga:  Mediasi Gagal, Penggugat Pastikan Gugatan Terhadap PT. ACP Terus Berlanjut

    Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, menjadi target pencarian karena dugaan pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo senilai Rp 2,7 miliar. Pemotongan tersebut diduga dilakukan oleh Siska Wati, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, yang kini menjadi tersangka dalam kasus ini.

    “Dana insentif dimaksud diantaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo,” ungkap Nurul Ghufron.

    Baca juga:  Soal Pembebasan Lahan Tol Cijago, Purnawirawan AL Tuntut Keadilan di PN Depok

    Lebih lanjut, BPPD Sidoarjo telah berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 1,3 triliun selama tahun 2023. Dengan pencapaian tersebut, para ASN yang bertugas memungut pajak berhak mendapatkan insentif. Namun, KPK menemukan adanya pemotongan sepihak insentif melalui permintaan dana secara lisan kepada para ASN dan larangan untuk membahasnya melalui WhatsApp oleh Siska Wati.

    “Dugaan pemotongan ini sudah terjadi sejak tahun 2021 dan dari sebelum-sebelumnya akan kami dalami lebih lanjut,” ucap Ghufron. (okik)

    spot_img

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Berita Terpopuler

    eSIM XL Tidak Ada Layanan, Solusi Mengatasinya

    Di era digital ini, kemajuan teknologi semakin memudahkan kita dalam berkomunikasi dan berselancar di dunia maya. Salah satu perkembangan terbaru adalah penggunaan eSIM, yang...

    Korban Penganiayaan di Depok, Gegara Menegur Buang Sampah di Bantaran Kali “Lapor Polisi”

    Depok | VoA - Pengusaha konveksi berinisial JN dilaporkan ke Polisi oleh Solihin (60) terkait penganiayaan yang dilakukan oleh JN, gegara JN tidak terima...

    Update Kondisi Solihin Korban Penganiayaan Joni Pengusaha Konveksi di Depok Memperihatinkan

    Depok | VoA - Setelah mendapatkan perawatan di rumah, kondisi Solihin korban penganiayaan pengusaha konveksi (Joni) semakin memburuk. "Pelaku memukuli korban secara terus-menerus ke arah...

    Ketum FGSNI dan Aksi Demo Memperjuangkan Anggaran Inpassing Tahun 2023

    Jakarta | VoA - Pada tanggal 13 Februari 2023, suasana gedung FGSNI dipenuhi semangat perjuangan. Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, bersama Kasubdit GTK RI,...

    Dampak Kekecewaan Konsumen Terhadap Pembangunan Perumahan PT Rumahku Surgaku Berbuntut Gugatan ke Pengadilan

    Tangerang | VoA - Pembangunan perumahan yang dipasarkan oleh PT Rumahku Surgaku melalui PT Fidemarko Maruchi Perkasa menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan konsumen. Ketidakpuasan...

    Akhirnya Bawaslu Sultra Beli Rekomendasi 19 PSU dan 2 PSL

    Kendari | VoA –Akhirnya Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat, ada 19 rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan dua Pemungutan Suara...
    Berita terbaru
    Berita Terkait