Austria | VoA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Adi Winarso yang mewakili Indonesia mengusulkan tiga solusi guna mengatasi kejahatan penipuan terorganisir dan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara.
Pernyataan ini disampaikan saat menjadi salah satu pembicara pada side event dengan tema Actionable Solutions to Organized Fraud and Human Trafficking in Southeast Asia from a broad transnational crime perspective.
yang merupakan inisiatif bersama antara Indonesia, Australia, Inggris, Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) dan the Freedom Collective.
“Pertama, pemanfaatan kemajuan teknologi siber dan kecerdasan buatan yang memberikan peluang bagi pengembangan sistem keamanan yang mampu mendeteksi dan mencegah aktivitas kriminal,” jelas Adi Winarso. Pertemuan ke-12 Konferensi Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di Markas PBB Wina, Austria.
Adi menyampaikan solusi kedua, dengan membangun kemitraan strategis antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum sehingga dapat menciptakan praktik transparan untuk mencegah kegiatan kriminal, sekaligus mempromosikan praktik bisnis yang baik.
“Ketiga, melakukan reformasi regulasi guna mengatasi kesenjangan di bidang hukum melalui advokasi peraturan yang lebih kuat dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan bagi para pembuat kebijakan di daerah terdampak,” tambahnya.
Indonesia secara konsisten mempromosikan dan sekaligus menjadikan isu kejahatan penipuan terorganisir dan perdagangan manusia sebagai prioritas. Adi juga menekankan kembali pentingnya kerjasama internasional mengingat
kejahatan lintas negara terorganisir merupakan masalah global sehingga penanganannya-pun harus dilakukan dengan pendekatan global.
“Dengan kolaborasi bersama diantara negara-negara, organisasi internasional, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil, kita dapat mewujudkan lingkungan digital yang lebih aman dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Mari kita lanjutkan dialog ini dengan aksi solusi yang nyata”, lanjutnya.
Pertemuan ini dihadiri sekitar 60 peserta yang merupakan Perwakilan Negara Asing untuk PBB di Wina, delegasi Pertemuan ke-12 Konferensi Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir, akademisi, masyarakat sipil, dan perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Polri dan KBRI/PTRI Wina. (die)
