Depok | VoA – Pernyataan kontroversial Suswono, calon Wakil Gubernur Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kembali memicu reaksi panas di masyarakat. Saran Suswono agar “janda kaya menikahi pengangguran” tak hanya menuai kritik keras, tetapi juga dipandang sebagai ancaman bagi elektabilitas pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq, yang diusung PKS pada Pilkada Depok 2024.
Pengamat politik Yusfitriadi menilai bahwa pernyataan Suswono ini bisa berdampak luas, khususnya pada para kandidat PKS di daerah, termasuk Depok, di mana Imam-Ririn kini menghadapi persaingan ketat.
“Depok yang selama ini dikenal sebagai basis kuat PKS kini mulai tergerus. Elektabilitas Imam-Ririn, misalnya, sudah mulai bergeser, terutama dengan munculnya Supian Suri sebagai lawan kuat yang mendapatkan simpati warga,” ujarnya, Rabu (30/10/2024).
Dukungan yang Mulai Berpaling dari PKS
Yusfitriadi menjelaskan bahwa pergeseran dukungan ini merupakan hasil dari beberapa faktor. Survei Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) menunjukkan tren penurunan elektabilitas untuk pasangan-pasangan calon PKS di wilayah strategis, seperti Depok, Bogor, dan Bekasi.
Menurutnya, dua faktor utama menjadi penyebabnya. Pertama, stigma inkonsistensi yang melekat pada PKS, terutama setelah partai tersebut bergabung dalam pemerintahan meskipun sebelumnya menyuarakan perubahan. Banyak netizen yang kemudian mempertanyakan komitmen PKS, terutama pada isu-isu yang menyangkut kepentingan publik.
Kedua, lanjut Yusfitriadi, kekecewaan pemilih rasional yang melihat PKS meninggalkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 menjadi pukulan bagi kredibilitas PKS.
“PKS dianggap inkonsisten, sehingga ada rasa pengkhianatan yang membuat pemilih rentan berpaling ke kandidat lain,”ucapnya.
Dampak Langsung di Pilkada Depok
Dalam konteks Pilkada Depok, Yusfitriadi menyebutkan bahwa pernyataan Suswono tentang “janda kaya dan pengangguran” berpotensi memperlemah elektabilitas Imam-Ririn.
“Pernyataan seperti ini terkesan merendahkan kelompok tertentu dan tidak relevan dengan kompetisi politik yang lebih substansial. Hal ini bisa membuat pemilih mempertanyakan keseriusan PKS dalam menangani isu-isu krusial,” jelasnya.
Yusfitriadi menegaskan bahwa dampak negatif ini tak hanya berhenti di Jakarta, namun bisa merembet ke beberapa daerah lain, termasuk Depok.
“Pernyataan ini bisa menjadi blunder yang mempersulit perjuangan Imam-Ririn dalam mempertahankan dukungan di tengah masyarakat Depok yang kini semakin kritis,” pungkasnya.
Dengan Pilkada yang semakin dekat, langkah PKS ke depan dalam meredam kontroversi ini akan menjadi penentu bagi strategi kemenangan mereka, terutama di kota-kota dengan persaingan politik yang ketat. (ed)