27.4 C
Indonesia
Ming, 25 Februari 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

27.4 C
Indonesia
Minggu, 25 Februari 2024 | 14:51:26 WIB

    Partai Politik Datangi Kantor Panwas Fatuleu

    spot_img

    Kupang | VoA – Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi NTT dapil ll dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sem Wilson Adu mengaku setiap kegiatan kampanye Perlu koordinasi terkait aturan Undang-Undang PKPU kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

    Kedatangannya bersama Caleg Kabupaten Kupang Dapil II di kantor Panwas Fatuleu Kabupaten Kupang, untuk berkoordinasi terkait undang – undang PKPU dan dilakukan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran pemilu.

    Pasalnya, Sem Wilson menyadari bahwa banyak pihak terutama yang ikut berkontestasi di pemilu 2024 nantinya bisa melakukan berbagai cara untuk menarik simpatisan masyarakat meraih suara dengan berbagai cara karena masyarakat tidak mendapatkan edukasi terkait Undang Undang PKPU terkait kampanye menyesatkan.

    Baca juga:  Jokowi Adalah Satu Nama Dalam Tiga Pusaran Keputusan Besar

    “Caleg itu kan ingin meraih suara sebanyak-banyaknya, dengan cara menarik simpati masyarakat bahkan Panwas perlu mengawasi dan melihat terkait aturan ASN dalam keterlibatan di politik praktis, ” kata Sem Wilson kepada Voa.co.id, Selasa (09/01/2024).

    Disitulah, ia menilai banyak dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh kontestan politik dengan tidak mengindahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

    “Ada rool of the gimenya ada aturan, regulasinya yang berbentuk PKPU tentang hal yang boleh dan tidak boleh di lakukan bagi Caleg saat kampanye,” lanjutnya.

    Caleg dapil II Provinsi NTT mengingatkan jika pelanggaran peraturan KPU yang sudah di tetapkan dilanggar dapat mencederai demokrasi.

    Baca juga:  Perhitungan Cepat KawalPemilu 2024, Prabowo-Gibran Dominasi Suara di Sulawesi Tenggara

    “Makanya saya hubungi Panwas di level tingkatannya, Saya tanya ke Panwas apa yang boleh saat kampanye dan tidak boleh,” tuturnya.

    Sebagai contoh, ketika pencoblosan apakah boleh membawa alat perekam,HP atau sejenis lainnya mengambil gambar surat suara hasil pencoblosan untuk kepentingan parpol dan janji imbalan saat kampanye ataupun pemberian uang bagi pemilih.

    “Kita tanya ke Panwas dan menginformasikan agar ketika di waktu kampanye apakah boleh kami memberi waktu bagi Panwas untuk menjelaskan terkait Undang – Undang Pemilu, PKPU 20 tahun 2023 sebagai bentuk edukasi terkait hal yang tidak boleh dilakukan baik oleh caleg dan masyarakat/konstituen,khususnya yang belum memahami

    Baca juga:  Mahfud Md: Evaluasi Kritis terhadap Indeks Korupsi dan Panggilan untuk Perbaikan Bersama

    “Kami Partai Amanat Nasional (PAN) berkomitmen kampanye dengan cara santun simpel, menarik, kreatif dan edukatif,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, Sem Wilson mengharapkan terhadap lawan kontestan politik lainnya agar bersaing sehat dalam meraih suara.

    Sementara itu, Ketua Panwas Kecamatan Fatuleu,Hermes M.O Hewe mengatakan melakukan kampanye dengan cara memberikan edukasi itu juga bagian dari harapan penyelenggara pemilu. “Termasuk kami Panwas bahkan jika kami diminta untuk melakukan edukasi ketika kampanye maka kami pasti akan selalu siap,” ucapnya. (Yurry)

    spot_img

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Berita Terpopuler

    eSIM XL Tidak Ada Layanan, Solusi Mengatasinya

    Di era digital ini, kemajuan teknologi semakin memudahkan kita dalam berkomunikasi dan berselancar di dunia maya. Salah satu perkembangan terbaru adalah penggunaan eSIM, yang...

    Korban Penganiayaan di Depok, Gegara Menegur Buang Sampah di Bantaran Kali “Lapor Polisi”

    Depok | VoA - Pengusaha konveksi berinisial JN dilaporkan ke Polisi oleh Solihin (60) terkait penganiayaan yang dilakukan oleh JN, gegara JN tidak terima...

    Update Kondisi Solihin Korban Penganiayaan Joni Pengusaha Konveksi di Depok Memperihatinkan

    Depok | VoA - Setelah mendapatkan perawatan di rumah, kondisi Solihin korban penganiayaan pengusaha konveksi (Joni) semakin memburuk. "Pelaku memukuli korban secara terus-menerus ke arah...

    Menduga Kecurangan Rekapitulasi” Ning Lia Minta KPU Hapus Suara Siluman DPD RI di Sirekap Jatim

    Surabaya | VoA - Dugaan kecurangan sistemik dari Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) KPU sebabkan jumlah pemilih di satu TPS tertulis lebih dari ratusan pemilih....

    Ketum FGSNI dan Aksi Demo Memperjuangkan Anggaran Inpassing Tahun 2023

    Jakarta | VoA - Pada tanggal 13 Februari 2023, suasana gedung FGSNI dipenuhi semangat perjuangan. Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, bersama Kasubdit GTK RI,...

    Dampak Kekecewaan Konsumen Terhadap Pembangunan Perumahan PT Rumahku Surgaku Berbuntut Gugatan ke Pengadilan

    Tangerang | VoA - Pembangunan perumahan yang dipasarkan oleh PT Rumahku Surgaku melalui PT Fidemarko Maruchi Perkasa menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan konsumen. Ketidakpuasan...
    Berita terbaru
    Berita Terkait