Buton | VoA – Pemilihan gubernur (Pilgub) tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi sorotan dengan kehadiran Umar Samiun, Ketua Pimda (pimpinan daerah) Partai Kebangkitan Nasional (PKN). Dalam sebuah sosialisasi politik di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Umar Samiun mengumumkan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara.
“Bapak ibu sekalian, nanti pada tanggal 27 bulan November tahun 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan Gubernur. InsyaAllah, saya Umar Samiun keluar dari relung hati saya yang paling dalam Menyampaikan kepada seluruh orang tua, kakak, adik InsyaAllah apa bila Allah SWT merestui, saya akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara,” Ujarnya saat sosialisasi politik di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, belum lama ini.
Sebagai mantan Bupati Buton periode 2012-2017, Umar Samiun berkomitmen untuk fokus pada pemekaran Provinsi Kepulauan Buton jika terpilih sebagai gubernur. Ia pernah memimpin dengan sukses dalam mencapai tujuan tersebut di masa jabatannya yang lalu. Setelah itu, Umar Samiun memilih untuk mundur dan kembali mengabdikan diri di Kepulauan Buton.
Keputusannya ini tidak dilakukan tanpa alasan yang kuat. Umar Samiun ingin mengembalikan kejayaan masa lalu Kesultanan Buton yang memiliki sejarah panjang, dimulai dari abad ke-12. Sebagai bagian dari janjinya, ia berfokus untuk memulihkan Provinsi Kepulauan Buton dan menghidupkan kembali warisan kultural serta sejarah Kesultanan Buton.
Dalam sejarahnya, Kesultanan Buton dibentuk pada pertengahan abad ke-12, mengangkat Wa Kaaka sebagai raja pertama. Umar Samiun menjelaskan bahwa Wa Kaaka berasal dari negeri Cina, sebuah fakta yang diungkap melalui penelusuran sejarah, dengan peninggalan seperti Naga dan Bambu sebagai bukti.
Menariknya, Umar Samiun membahas mitos seputar Wa Kaaka, menyebutnya sebagai “bete tombula” atau lahir dari bambu. Menurutnya, cerita ini disajikan secara mistik untuk menanamkan ketakutan dan menjadikan segala sesuatu yang disampaikan Wa Kaaka sebagai hukum di negeri itu.
Selain itu, Umar Samiun menguraikan perjalanan Kesultanan Buton dari raja pertama hingga berakhirnya era monarki dan berdirinya Kesultanan Buton sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menyoroti pengakuan PBB terhadap Kesultanan Buton sebagai bagian dari NKRI pada tahun 1957.
Dalam penjelasannya, Umar Samiun menyampaikan rasa bangganya terhadap peran Kesultanan Buton dalam sejarah Indonesia, mencatat bahwa Kesultanan Buton tidak pernah dijajah oleh Hindia Belanda. Namun, ia juga menyampaikan keprihatinannya terkait pemindahan ibu kota ke Kendari yang menjadi poin kontroversial.
Dengan penuh semangat, Umar Samiun menyatakan misinya sebagai calon gubernur adalah mengembalikan kejayaan peradaban Kesultanan Buton. Ia bercita-cita menjadikan Provinsi Kepulauan Buton sebagai entitas yang mandiri dan kuat di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Ini lah tugas saya sebagai calon Gubernur yang insyallah kalau bapak ibu sekalian mendukung dan direstui oleh Allah SWT, saya menjadi Gubernur, tugas saya mengembalikan seluruh kejayaan peradaban dulu menjadi satu provinsi bukan lagi Kabupaten Kota. Tetapi Provinsi Kepulauan Buton. Itu lah alasan kenapa saya ingin menjadi Gubernur. Setelah itu selesai lah tugas saya. Saya kembali lagi,”tutupnya. (Nandar)
