22.4 C
Indonesia
Jum, 1 Maret 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

22.4 C
Indonesia
Jumat, 1 Maret 2024 | 2:11:41 WIB

    JPKPN Bogor Raya Ungkap Dugaan Pelanggaran Hukum Disdik Kabupaten Bogor

    spot_img

    Bogor | VoA – LSM Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah Nasional (JPKPN) Korwil Bogor Raya mensoroti kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor dari awal hingga penghujung tahun 2023.

    Menurut Ketua DPC LSM JPKPN Bogor, Rizwan Riswanto mengatakan bahwa ditemukan kejanggalan dan dugaan-dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan oknum dalam lingkup kinerja Dinas Pendidikan tersebut.

    “Laporan dan fakta lapangan mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh beberapa oknum Disdik Pemkab Bogor, namun sayangnya respon pihak Disdik terhadap temuan ini mengecewakan, ” ujar Rizwan, Rabu (20/12/2023)

    Baca juga:  Pemberdayaan Penguatan Ekonomi Mukim Untuk Pemalang Lebih Sejahtera

    Menurut Rizwan, jawaban pihak Disdik  tidak sesuai dengan substansi permasalahan yang diajukan dalam surat JPKPN Bogor Raya No 400.3.13/226/Bid.sarpras/2023 sebagai tindak lanjut surat JPKPN No 111/DPC-JPKPN/IX/2023.

    Laporan terbaru yang diterima oleh JPKPN Bogor Raya, lanjutnya, terkait dugaan-dugaan pelanggaran tersebut sangatlah mencolok, seperti pengaturan tender dan jual beli transaksi paket penunjukan langsung oleh oknum berinisial Y.

    Lebih cermat dia mengatakan, Pengaturan tender yang melibatkan penandatanganan SPBBJ oleh eks Kabid Sarpras inisial D, disebut melanggar Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Rizwan mengutip pasal 41 yang mengizinkan masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Baca juga:  Mahasiswa Universitas Gunadarma Salurkan Bantuan Sembako ke Warga Beji Depok

    “Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menegaskan peran masyarakat dalam pengawasan. Pasal 21 dan pasal 22 memberikan hak kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, atau aparatur sipil negara,” jelasnya.

    Rizwan juga  menyatakan kesiapan pihaknya untuk menuntaskan oknum yang terlibat. “Kami telah melaporkan kejadian ini kepada Kajari Bogor dan siap untuk melanjutkan ke tahap Kajati dan Polda Jabar jika diperlukan,” tandasnya.

    Baca juga:  Demonstrasi Atas Temuan Yang Telah Terjadi Adanya Pelanggaran Kampanye di Lembaga Pendidikan

    “Kami pun memiliki cukup bukti berupa transaksi, percakapan, dan video untuk menuntut oknum tersebut dan kami juga akan memastikan transparansi dan keadilan dalam proses hukum yang akan dijalani,” tutupnya. (Qih)

    spot_img

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Berita Terpopuler

    eSIM XL Tidak Ada Layanan, Solusi Mengatasinya

    Di era digital ini, kemajuan teknologi semakin memudahkan kita dalam berkomunikasi dan berselancar di dunia maya. Salah satu perkembangan terbaru adalah penggunaan eSIM, yang...

    Korban Penganiayaan di Depok, Gegara Menegur Buang Sampah di Bantaran Kali “Lapor Polisi”

    Depok | VoA - Pengusaha konveksi berinisial JN dilaporkan ke Polisi oleh Solihin (60) terkait penganiayaan yang dilakukan oleh JN, gegara JN tidak terima...

    Ketua DPC PDI-Perjuangan Mubar Siap Maju di Pilkada Mubar

    MUBAR| VoA - Meski Pleno KPU Kabupaten Muna Barat belum selesai dilaksanakan tapi sudah bisa dipastikan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

    Menduga Kecurangan Rekapitulasi” Ning Lia Minta KPU Hapus Suara Siluman DPD RI di Sirekap Jatim

    Surabaya | VoA - Dugaan kecurangan sistemik dari Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) KPU sebabkan jumlah pemilih di satu TPS tertulis lebih dari ratusan pemilih....

    Update Kondisi Solihin Korban Penganiayaan Joni Pengusaha Konveksi di Depok Memperihatinkan

    Depok | VoA - Setelah mendapatkan perawatan di rumah, kondisi Solihin korban penganiayaan pengusaha konveksi (Joni) semakin memburuk. "Pelaku memukuli korban secara terus-menerus ke arah...

    Ketum FGSNI dan Aksi Demo Memperjuangkan Anggaran Inpassing Tahun 2023

    Jakarta | VoA - Pada tanggal 13 Februari 2023, suasana gedung FGSNI dipenuhi semangat perjuangan. Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, bersama Kasubdit GTK RI,...
    Berita terbaru
    Berita Terkait