26.4 C
Indonesia
Jum, 19 April 2024
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

26.4 C
Indonesia
Jumat, 19 April 2024 | 8:45:16 WIB

    Senator Terpilih 2024 Salut Ketua DPD RI Rendah Hati dan Mau Mendengar

    spot_img

    Surabaya | VoA – Ada yang menarik dalam acara buka bersama Ketua DPD RI di bulan Ramadan ini dengan srikandi Senator terpilih Jawa Timur pada Pemilu 14 Februari 2024. Senator terpilih itu mengaku salut dengan pribadi Ketua DPD RI yang menurutnya sangat humble, rendah hati dan mau mendengar.

    Penilaian itu terungkap dari Dr. Lia Istifhama  Senator terpilih asal Jawa Timur. Lia yang merupakan Senator muda mengaku bersyukur diterima dengan baik oleh Ketua DPD RI. “Beliau (Abah LaNyalla) pribadinya hangat dan humble. Kita yang muda diterima dan didengar,” kata Srikandi putri dari komandan Banser tersebut saat ditemui usai buka puasa bersama di Gedung Graha Kadin Jatim, Rabu (27/3/2024).

    Senator yang karib disapa Ning, Lia itu mengaku kaget, lantaran undangan buka puasa bersama dikirim langsung oleh Ketua DPD RI. “Saya sendiri kaget, Beliau langsung chat saya secara pribadi. Kami bercakap, berkomunikasi dengan baik, di mana Beliau memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sebagai Senator baru. Beliau rendah hati dan mau mendengar. Beliau merangkul seluruh kepentingan Nusantara. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan,” kata Lia.

    Baca juga:  Diprediksi Lolos Jadi Anggota DPD RI Versi ARCI, Keponakan Khofifah Tempel La Nyalla

    Sebagai seorang Senator perempuan baru di provinsi Jawa Timur,  Lia mengaku semangat perjuangannya menyala begitu ia dirangkul oleh Ketua DPD RI. “Saya sebagai Senator dari Jawa Timur merasa Beliau perlu untuk terus didukung, untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Ini adalah silaturahmi dan konsolidasi untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa ini. Prioritas kami di Jatim adalah kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan,” tutur Lia.

    Keterangan : Ketua DPD RI bersama Senator Jawa Timur terpilih 2024.(dok, LaNyallacenter)

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI menilai ada tiga persoalan fundamental atau pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Dan, Senator asal Jawa Timur itu menilai hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab DPD RI yang perlu untuk diperjuangkan.

    “Ketiga persoalan itulah yang mengakibatkan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang masih dirasakan oleh masyarakat di daerah,” terang LaNyalla.

    Baca juga:  Empat DPD RI Jatim Terpilih, Hanya Tiga Yang Miliki Rekam Jejak

    Dikatakan LaNyalla, dari pemetaan tersebut, ada tiga persoalan fundamental yang penyelesaiannya juga butuh langkah yang juga fundamental. Pertama adalah keadilan fiskal dalam hubungan pusat dan daerah. Dimana APBN yang diterima daerah di kisaran 30 persen. Sementara Pusat mengelola 70 persen.

    LaNyalla melanjutkan, sedangkan beban jumlah pegawai yang ditanggung pemda sebesar 78 persen sedangkan pusat hanya 22 persen. Ratio proporsi anggaran dengan beban urusan yang berbanding terbalik antara pusat dengan daerah pun disebut berimbas pada kapasitas pemda dalam memberikan layanan.

    Penyelenggaraan kewajiban daerah menjadi lemah dan terbatas sehingga standar pelayanan minimal pemda rata-rata hanya mencapai 58% di provinsi dan 59% di kabupaten/kota. Sementara kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di daerah kepulauan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)” papar LaNyalla.

    Kedua, lanjut La Nyalla, ketidakadilan yang dirasakan daerah terhadap pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya di daerah, yang output-nya justru memindahkan kantung kemiskinan dan memperparah bencana ekologi.

    Baca juga:  Hadi Pranoto Desak KPK Transparan dalam Tangani Laporan IPW Terkait Dugaan Gratifikasi Ganjar

    Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, segala kemudahan diberikan ke investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya daerah,” ujarnya.

    PR terakhir, yakni asas dan sistem bernegara Indonesia yang dinilai LaNyalla telah meninggalkan filosofi dasar dan identitas konstitusi Pancasila. Karena berdasarkan kajian akademik yang dilakukan sejumlah profesor di beberapa perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa UUD hasil perubahan pada 1999-2002 yang sekarang kita gunakan telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi,” ujar dia.

    Perubahan isi dan pasal-pasal itu membuat UUD 1945 justru menjabarkan semangat individualisme, dan liberalisme, serta ekonomi yang kapitalistik, sehingga bangsa kita semakin tercerabut dari akar budaya dan sejarah kelahirannya,” tambahnya. (okik)

    spot_img

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Berita Terpopuler

    Pengamat Sepak Bola ASEAN Sebut Kritik Towel Salah Alamat

    Surabaya | VoA - Pengamat sepak bola Asean Saleh Ismail Mukadar ikut meramaikan laga Timnas Indonesia. Ia mengatakan sebenarnya yang melakukan kritik terhadap Timnas...

    Seduluran Abdi Dalem Eyang Joko Dolog serta KPJ dan Warga RW 02 Kompak Bagi Takjil On the Road

    Surabaya | VoA - Moment Ramadan tahunan ini selalu dimanfaatkan Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) kota Surabaya untuk berbagi takjil dan buka bersama baik On the...

    Babak Baru Kriminalisasi Pejuang Buruh Perempuan Jawa Timur

    Surabaya | VoA - Dwi merupakan buruh perempuan yang bekerja di PT. Mentari Nawa Satria atau dikenal Kowloon Palace Surabaya pada bagian staff accounting dengan...

    Kiprah Khofifah di Dunia Politik dari Gus Dur Hingga Jokowi Berikut Keponakannya, Lia Istifhama

    Surabaya | VoA- Jika Anda seorang yang menyukai sejarah, maka wanita ini menjadi salah satu yang patut anda selisik lagi kehebatannya dalam sejarah politik...

    Ketua DPC PDI-Perjuangan Mubar Siap Maju di Pilkada Mubar

    MUBAR| VoA - Meski Pleno KPU Kabupaten Muna Barat belum selesai dilaksanakan tapi sudah bisa dipastikan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

    Korban Penganiayaan di Depok, Gegara Menegur Buang Sampah di Bantaran Kali “Lapor Polisi”

    Depok | VoA - Pengusaha konveksi berinisial JN dilaporkan ke Polisi oleh Solihin (60) terkait penganiayaan yang dilakukan oleh JN, gegara JN tidak terima...
    Berita terbaru
    Berita Terkait